Sabtu, 12 Februari 2011

Negara Turki (Kawasan Timur-Tengah)

Bagian Pertama :
PENDAHULUAN

I. Negara Turki

a. Konsep Negara Turki
Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Usmani. Islam di masa kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Khalik, Sang Pencipta; dan juga suatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab. Suatu anggapan yang keliru yang selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak tumbuhnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki.

Setelah Perang Dunia I pada tahun 1918, dengan kekalahan pihak Sentral yang didukung oleh Turki, Imperium Turki Usmani mengalami masa kemuduran yang sangat menyedihkan. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Bahkan lebih buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka. Kondisi porak porandanya Imperium menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda Turki ketika itu. Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.

Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Usmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Setelah adanya perubahan-perubahan pemerintahan dalam negara Turki tersebut, segera terlihat bahwa konstitusi yang diterapkan meniru pola-pola negara Eropa. Hal ini terlihat pada bab V konstitusi yang menyatakan : Hak-hak umum bagi warga Negara Turki, yakni menegaskan kebebasan dan hak-hak istimewa warga negara seperti terjadi di Barat. Dengan demikian, isi konstitusi ini merupakan kerangka Hukum bagi negara Turki baru. Ini adalah karakteristik kecenderungan Turki baru bahwa konstitusinya meniru pola demokrasi barat. Turki tidak dapat disangkal dibawah Kemal Pasha mengalami perubahan radikal, bahkan dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat.

b. Lokasi strategis Turki Sebagai penghubung antara Barat dan Timur
Negara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern.

Sejak tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, Turki telah mulai menata pemerintahannya dan politik luar negerinya dengan bergabung dengan Barat dan menjalin hubungan dengan dunia Timur. Turki merupakan salah satu anggota pendiri PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding untuk bergabung dengan Uni Eropa, setelah sebelumnya Turki menjadi anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 negara yang memiliki ekonomi yang terbesar di dunia.

c. Polemik keanggotaan Turki di Uni Eropa
Sejak tahun 1964 turki telah menjalin hubungan dengan negara Uni Eropa yaitu dengan persetujuan Ankara Association Agreement. Perjanjian ini mengatur upaya-upaya segera yang akan dilakukan untuk merancang suatu persetujuan uni pabean antara Turki dan Uni Eropa. Karena Turki merasa bahwa dalam hubungannya dengan Uni Eropa selalu berpegang teguh pada kerangka uni pabean, maka Turki secara formal mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal 14 April 1987. Sebagai jawaban atas lamaran Turki tersebut, pada tanggal 20 desember 1989 Uni Eropa menyatakan diantara Turki dan Uni Eropa masih terdapat kesenjangan sosio-politik dan ekonomi yang besar yang menyebabkan lamaran Turki di pertimbangkan.

Kasus lamaran Turki menjadi pokok diskusi yang seru bagi negara-negara Uni Eropa. KTT Uni Eropa di luxembuorg tanggal 13 desember 1997 memerikan konfirmasi bahwa Turki cukup memenuhi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa dan bahwa Turki diberi tempat pada konferensi Eropa yag akan dibentuk. Tapi dewan Eropa masih mempertimbangkan kondisis ekonomi dan politik yang ada di Turki saat ini belum memenuhi syarat.

Sementara itu, kelompok kanan di benua ini menekankan bahwa Uni Eropa adalah blok kristen dan Eropa. Kelompok ini menghendaki dipertegasnya batasan politik dan geografi Uni Eropa. Dari sisi lain, sejumlah negara Eropa memandang keanggotaan Turki dengan sudut pandang politik. Negara-negara seperti Italia, Spanyol dan sejumlah negara kecil anggota Uni Eropa memandang bergabungnya Turki dalam Uni Eropa akan menyebabkan keseimbangan kekuasaan di Eropa. Selain itu, Turki yang mempunyai posisi strategis dari sisi geografi, politik dan ekonomi, bukanlah negara yang dapat diremehkan oleh Uni Eropa. Karena itulah Sekitar 40 tahun lamanya, Turki berada di balik pintu gerbang Uni Eropa, menanti dikabulkannya pemohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa. Namun hingga kini, nasib keanggotan Turki di Uni Eropa masih belum jelas, bahkan status identitasnya masih dipertanyakan.

II. Kerjasama Turki dengan negara-negara Timur dan Barat

a. Kerjasama Turki dengan negara Timur
Mustafa Kemal Atatürk membuat perubahan radikal dalam kebijakan domestik dan luar negeri Turki dengan membentuk tradisi kuat demokrasi sekuler, yang berakar di Barat. Turki semakin bergeser ke arah Barat, sementara budaya dan ideologis menjauhkan diri dari pola pikir konservatif, praktek dan tradisi Timur Tengah , yang dianggap oleh revolusioner Turki sebagai sumber keterbelakangan yang menyebabkan Kekaisaran Ottoman untuk runtuh. Geografi dari Timur Tengah dikenakan langsung campur tangan internasional melalui intervensi di Afghanistan dan Irak dan melalui upaya politik untuk mengubah wilayah sosial, politik, dan ekonomi. Panggilan untuk reformasi dan renovasi telah mencapai tingkat tinggi, dan negara-negara Barat mendorong pengembangan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat Timur Tengah.

Turki, Suriah dan Iran adalah aktor-aktor yang berpengaruh dalam politik Timur Tengah. Hubungan dan kerjasama antara negara-negara ini terjadi pada saat Suriah dan Iran telah dituduh oleh pemerintahan Bush dari antagonis menjadi sebuah sistem internasional yang damai dan demokratis. Hubungan yang berkelanjutan antara negara-negara ini, dan bagaimana negara-negara ini berinteraksi dengan masyarakat internasional, adalah mengungkapkan karena mereka adalah komponen penting dari keseimbangan kekuatan.

Turki memerintah banyak daerah selama Kekaisaran Ottoman, tetapi antara tahun 1945 dan 1990 para pemimpin Turki sadar bahwa Turki harus menghindari berbagai keterlibatan dalam konflik Timur Tengah. Oleh karenanya, hubungan Turki dengan negara-negara Timur-Tengah sempat menegang terlebih ketika Turki memiliki hubungan Diplomatik yang sangat dekat dengan Israel. Tapi akhir-akhit ini, hubungan yang sempat menegang tersebut mulai mencair dan Turki ingin memperbaiki hubungan itu dengan Timur-Tengah. Diantara hubungan Turki dengan negara-negara Timur-Tengah, yang paling disoroti adalah hubungan Turki dengan 3 negara Timur-Tengah, Iran, Irak dan Suriah.

1. Hubungan Turki dengan Iran
hubungan Turki-Iran berbentuk di bawah pengaruh sifat perubahan rezim di Iran, konflik kepentingan di Asia Tengah dan Kaukasus, hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, dan kecemasan tentang masa depan Irak pada umumnya, khusunya di Irak utara. Hubungan Turki dengan Iran dimulai pada tahun 1923. Ada kira-kira 12-21.000.000 penduduk yang berasal dari Turki di Iran yang sebagian besar tinggal di wilayah utara negara itu. Namun, periode dingin dalam hubungan bilateral ada setelah Revolusi Iran tahun 1979 karena ideologi yang saling bertentangan Turki sekuler dan Iran teokratis. Meskipun demikian, hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara telah meningkat secara signifikan pada beberapa tahun terakhir.

Saat ini, Iran dan Turki bekerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari memerangi terorisme dan perdagangan narkoba, dan mempromosikan stabilitas di Irak dan Asia Tengah. Kedua negara sangat menganjurkan integritas teritorial Irak sejak awal invasi Irak pada tahun 2003. Iran dan Turki juga memiliki hubungan ekonomi sangat dekat. Kedua negara merupakan bagian dari Organisasi Kerjasama Ekonomi/Economic Cooperation Organization (ECO) dan keduanya juga merupakan anggota aliansi Cento. Turki menerima banyak wisatawan Iran setiap tahun, sementara Iran adalah pemasok utama gas alam untuk Turki.

Turki maupun Iran adalah dua negara besar yang memiliki pengaruh yang juga besar di kawasan Timur Tengah. Kedua negara tersebut dipandang oleh banyak pengamat sebagai 'pemain baru' dan penentu arah sejarah dan kebijakan baru di Timur Tengah, yang muncul sebagai penyeimbang Israel, sang penentu dan pemain yang sebelumnya bermain tunggal akibat dari kelemahan suara negara-negara Arab.

Surat kabar berbahasa Arab yang terbit di London, al-Hayat (29/10), melansir pernyataan Erdogan yang menegaskan, bahwa Turki dan Iran adalah poros stabilitas (mihwar al-istiqrar) di kawasan Timur Tengah. Dua negara besar itu dalam lima tahun terakhir ini muncul sebagai kekuatan, pengaruh, dan penentu baru di Timur Tengah ketika negara-negara Arab tak mampu lagi memainkan peran tersebut. Pada gilirannya, bisa diprediksi Turki akan kembali mementaskan peran diplomatiknya untuk menjadi penengah kasus nuklir Iran ini dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara anggota DK (Dewan Keamanan) PBB yang dihului Amerika.

2. Hubungan Turki dengan Irak
Meskipun Turki tidak secara resmi bergabung dengan koalisi militer yang bertempur melawan Irak, tapi Turki telah membantu dengan mengerahkan sekitar 150.000 pasukan di sepanjang perbatasan Turki dengan Irak. Secara khusus, Turki merasa terancam oleh anarki relatif di Irak yang juga bersamaan dengan munculnya kekuatan Kurdi di sana. Ketakutan Turki yang sudah lama dari suatu negara Kurdi di perbatasan merusak populasi etnis Kurdi di Turki bagian tenggara merupakan faktor strategis dan psikologis utama di Turki. Selain itu, hal ini dilakukan karena Turki ingin memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO lainnya.

Menghadapi oposisi domestik yang kuat di Turki, gerakan pemerintah Turki mengizinkan tentara AS untuk menyerang Irak dari perbatasan Turki pada tahun 2003. Pada tanggal 22 Februari 2008, Angkatan Bersenjata Turki melancarkan operasi darat di utara Irak terhadap pemberontak PKK (Partai Pekerja Kurdistan). Serangan darat didahului oleh serangan udara dari Angkatan Udara Turki terhadap kamp-kamp PKK di Irak utara, yang dimulai pada tanggal 16 Desember 2007. angkatan bersenjata Turki juga meningkatkan serangan mereka terhadap pemberontak Kurdi di Irak Utara pada 27 Februari 2008 di tengah ketegangan yang meningkat dalam hubungan diplomatik antara Baghdad dan Ankara. Militer Turki menarik diri dari Irak utara pada tanggal 29 Februari 2008.

Namun saat ini setelah runtuhnya pemerintahan Sadam Husein, hubungan Irak-Turki terus membaik. Terutama dalam menangani masalah Kurdi di Irak. Masalah pemberontak separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang bersembunyi di Irak utara adalah pusat dari perundingan dalam kunjungan PM Irak Nuri al Maliki ke Ankara. Mentri Luar Negeri Turki, Maliki mengatakan tujuan kunjungannya adalah untuk membentuk Dewan Agung dari kerja sama strategis, yang telah diumumkan dalam kunjungan Erdogan ke Baghdad Juli lalu. Dewan itu akan beranggotakan termasuk para perdana menteri.

Ankara telah berusaha mempererat hubungan dan kerja sama ekonomi dengan Baghdad, tetapi pemberontak PKK yang bebas berkeliaran di Irak utara telah mengganggu hubungan bilateral. Komite tiga negara telah menimbulkan harapan baru bagi kerja sama yang lebih luas melawan pemberontak itu. PKK, masuk sebagai kelompok teroris oleh negara itu dan banyak masyarakat internasional , mengangkat senjata untuk mendirikan sebuah negara sendiri di wilayah Turki tenggara yang berpenduduk mayoritas etnik Kurdi tahun 1984, yang memicu konflik yang menewaskan sekitar 44.000 jiwa.

3. Hubungan Turki dengan Suriah
Untuk waktu yang lama, baik Turki dan Suriah terkunci dalam sebuah hubungan yang dibentuk oleh permusuhan historis, prevalensi pembentukan ideologi bermusuhan, dan upaya-upaya para pembuat kebijakan untuk mewujudkan beberapa masalah domestik besar. Hubungan Turki-Suriah sempat menegang meskipun Turki memiliki garis perbatasan terpanjang dengan Suriah dan link lainnya berupa geografis, budaya, dan sejarah yang mengikat kedua negara yang bertetangga ini. Ketegangan ini terjadi karena sengketa termasuk aneksasi diri dari Provinsi Hatay ke Turki pada 1939, sengketa air yang timbul dari Proyek Anatolia Tenggara, dan dukungan Suriah untuk melarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Namun, Pencairan hubungan kedua negara ini telah terjadi sejak Oktober 1998, Setelah pengusiran yang dilakukan pemerintah Suriah atas pemimpin separatis Partai Buruh Kurdistan Abdullah Öcalan pada tahun 1997, hubungan kembali ke arah yang baik. Pada bulan Desember, akhir 2004 Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi Suriah, yang membawa prospek optimis terhadap hubungan bilateral di masa depan. Hubungan Turki-Suriah kini menjadi sangat kuat dan intim, Pada bulan Oktober 2009, Menlu Turki Ahmet Davutoglu mengunjungi Suriah. Dalam kunjungan tersebut, beberapa pakta dan nota kerjasama antara Turki dan Suriah disepakati, mulai dari investasi ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Selain itu, Meski pernah berada di ambang perang karena gerakan separatis Kurdi, Turki dan Suria telah memperkuat ikatan dagang kedua negara dan telah menandatangani sebuah kesepakatan bilateral bebas visa antara warga Turki dan Suriah.

b. Kerjasama Turki dengan negara Barat
Tidak dapat disangkal bahwa Turki di bawah Kemal, mengalami perubahan radikal. Bahkan dengan perubahan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Hal yang paling menonjol dari revolusi Turki adalah bahwa sebagian besar, meski secara bertahap sesuai dengan tujuannya. Hal ini menghindari perangkap revolusi sofyet dan Nazi yang mengganti orde lama dengan absolutisme baru. Walaupun ada godaan berupa contoh yang disajikan oleh komunis dan fasis serta godaan kemampuan karena memiliki kekuasaan mutlak, Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderengungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat. Selain itu, tujuan pembaharuan Turki ialah memisahkan Turki dari budaya dan tradisi kuno Arab-Asia serta mengubahnya menjadi bangsa modern ala barat.

Kebijakan ekonomi Turki pada masa pemerintahan Kemal mempengaruhi posisi Turki di dunia Barat. Kebijakan tersebut disebut dengan Autarki dan industrialisasi. Kebijakan ini sesuai dengn dasar etatisme, menuntut pengorbananwarga negara pada masa tertentu, namun menjamin ketidakbergantungan ekonomi dalam jangka panjang. Sofyet dijadikan contoh penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Memang Kemal menolak eksperimen sofyet dibidang ideologi, namun ia hendak memungut perencanaan di bidang ekonomi. Dalam masa antara perang dunia, dilaksanakanlah perencanaan-perencanaan ekonomi tersebut yang meliputi perencanaan empat tahun bagi pertanian, rencana lima tahun bagi industri, rencana tiga tahun bagi pertambangan, dan rencana sepuluh tahun bagi pembangunan jalan. Dibangun pula perusahaan-perusahaan internasional diberbagai bidang yang mempekerjakan tenaga-tenaga Jerman, Austria, Hungaria, Inggris dan ahli-ahli Eropa lainnya.

Dalam rangka mempromosikan perdagangan luar negeri, negara mengadakan perjanjian-perjanjian barter, melakukan berbagai hubungan dan pameran, serta mendirikan beberapa kamr dagang. Penyeimbnagan perdagangan luar negeri yang tepat dilakukan dengan hati-hati. Karena berlakunya etatisme di Turki dan juga berbagai kecenderungan autarki umum di Eropa, pada tahun 1939 sekitar 80-90% perdagangan luar negeri dilakukan atas dasar clearing agreements. Diantara negara-negara Eropa yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat penting dengan Turki adalah Rusia, Perancis, Inggris dan Jerman.

1. Hubungan Turki dengan Rusia
Hubungan Turki dengan Rusia tidak terlalu baik. Disatu pihak Turki Khawatir akan revolusioner Soniet. Dilain pihak, Rusia kecewa karena dulu Turki bersekutu dengan barat. Namun setelah ada invasi Nazi hubungan itu menjadi netral. Secara historis, banyak peperangan antara kedua negara sampai akhir Perang Dunia I. Kedua negara memiliki warisan kekaisaran dan mengalami masa traumatis pasca-kerajaan. Warisan besar kekaisaran setelah runtuhnya kerajaan sebelumnya adalah faktor penting yang membentuk memori nasional negara ini.

Kebijakan luar negeri Rusia saat ini lebih kritis terhadap Barat dan mengikuti jalur yang lebih berorientasi Eurasia. Rusia agak skeptis ketika Turki masuk ke dalam Uni Eropa dan Turki telah diakui bersalah pada kejadian Genosida Armenia yang memiliki potensi merusak hubungan dengan Turki. Namun kedua negara merupakan mitra strategis kunci dalam Transkaukasus daerah. Rusia memiliki profil daerah dan sensitif tentang kehilangan pengaruhnya di wilayah eks-Soviet. Sejak tahun 1991, Turki telah muncul sebagai pemain regional yang signifikan, mengejar hubungan khusus dengan Uni Eropa dan membayar perhatian serius untuk membangun hubungan baik di Kaukasus dan Asia Tengah.

Saat ini, hubungan Turki-Rusia mengalami kemajuan yang baik. Mentri luar negeri Turki Davutoglu menyatakan Dalam lima tahun terakhir, sifat hubungan Turki-Rusia telah mengalami perubahan. Perubahan ini akan memberikan kontribusi yang serius terhadap stabilitas dari Balkan ke Cina. Davutoglu mengatakan bahwa Turki dan Rusia akan mendirikan sebuah model dengan Rusia yang menunjukkan bagaimana kita maju ke dalam kerjasama dan integrasi ekonomi daripada kompetisi. Saat ini, hubungan dagang Turki-Rusia telah mencapai puncak kerjasama di tingkat bilateral. Karena saat ini, Rusia tercatat merupakan negara di peringkat pertama sebagai mitra dagang Turki. Padahal sebelumnya masih diduduki oleh Jerman.

2. Hubungan Turki dengan Jerman
Karakteristik yang paling penting dari hubungan Turki-Jerman adalah bahwa mereka selalu khusus dan istimewa sepanjang sejarah dan masih sama samapi saat ini. Turki dan Jerman adalah Sekutu di Perang Dunia I dan sekarang di NATO, Turki dan Jerman telah menjadi saling bergantung pada tahun 1960-an di bidang sosial, ekonomi, budaya, kemanusiaan dan lainnya. Sebagai mitra saling handal Turki dan Jerman memiliki kepentingan yang kuat dalam memperkuat hubungan mereka ke tingkat yang lebih besar. Tahap untuk pencalonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa ditetapkan dalam Jerman Kepresidenan Uni Eropa di KTT Cologne pada tahun 1999. Jerman selalu menjadi pendukung ambisi keanggotaan Turki. Namun, negosiasi Uni Eropa dengan Turki dianggap sebagai proses yang terbuka.

Jerman dan Turki terikat oleh ikatan yang sangat kompleks dan persahabatan yang erat kembali meluas selama berabad-abad. Ada tiga faktor kunci dalam menentukan hubungan Turki-Jerman: Faktor politik pencalonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa; faktor manusia-sosial dari diaspora Turki di Jerman dengan tiga juta orang yang diperkirakan, dan faktor ekonomi yang diatur oleh pertumbuhan pesat dalam hubungan ekonomi antara kedua negara.

Jerman telah lama menjadi mitra dagang yang paling penting Turki. Pada tahun 2009, volume perdagangan mengalami penurunan sebesar 20,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, EUR 19,8 miliar krisis keuangan, sebagai akibat dari global. Ekspor Turki ke Jerman senilai hampir EUR 8.300.000.000 dan ekspor Jerman ke Turki sekitar EUR 11.500.000.000. Sejak 1980, Jerman telah menginvestasikan lebih dari USD 7,6 miliar, dan menjadi investor asing terbesar di Turki. Jumlah perusahaan Jerman dan perusahaan Turki dengan bunga modal Jerman kini meningkat menjadi lebih dari 4.000.

3. Hubungan Turki dengan Perancis
Paris dan Ankara menandatangani rencana aksi tahun 1998 yang memperkenalkan dimensi strategis untuk hubungan Perancis-Turki. Perusahaan Perancis terdaftar sebagai investor terbesar di Turki, meskipun Perancis hanya menempati peringkat kelima dari sisi volume investasi. Selain itu, Perancis menempati peringkat keempat terbesar sebagai sumber pariwisata untuk Turki. Tapi, Prancis tampaknya telah menjadi semakin skeptis mengenai isu Turki menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dengan tegas menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa, mengklaim bahwa Eropa telah berbohong tentang perbatasannya. Turki itu berada dikawasan di Asia dan bukan di Eropa. Sarkozy yakin Eropa harus menghentikan pembicaraan aksesi dengan Turki ke Uni Eropa dan bukannya bekerja untuk sebuah kemitraan.

III. Konflik Internal Turki (Suku Kurdi)
Kelompok minoritas dengan dampak terbesar pada politik nasional Turki. Populasi Kurdi menyebabkan persepsi sebagai kaum minoritas yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesatuan nasional Turki. Memang, ada gerakan separatis aktif Kurdi di Turki tenggara sejak tahun 1984.

Dibandingkan dengan penduduk negara-negara Arab lainnya bahkan di dunia suku Kurdi adalah suku bangsa terbesar karena jumlahnya yang mencapai 30 juta jiwa. Mirip seperti nasib bangsa Palestina, akibat kolonialisme Barat di Timur Tengah, rumpun bangsa Persia yang mendiami daerah Kurdistan ini terancam hilang dalam sejarah dunia. Karena Palestina berada di bawah pendudukan Israel maka perhatian dunia Islam relatif sangat besar dibandingkan dengan suku Kurdi yang hampir sama sekali tidak ada. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak dalam jumlah besar lengkap dengan jalur-jalur pipanya menuju Eropa dan juga Israel, usaha bangsa Kurdi untuk menjadi bangsa yang independen semakin sulit terealisasi. Setiap aktifitas untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Jalan menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran tiga negara yang menguasainya. Tumbangnya Rezim Irak karena invasi AS misalnya, berhasil membuka akses politik kaum Kurdi ini.

Dilihat sejarahnya, sebenarnya kemerdekaan Kurdi pernah dijanjikan oleh Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924) melalui perjanjian Sevres (the Treaty of Sevres) tahun 1920 antara Kekhalifahan Turki Usmani dan sekutu AS untuk membagi-bagi wilayah bekas kekuasaan Turki Usmani. Hanya saja terbentuknya negara baru Turki di bawah pimpinan Kemal Atta Turk yang meliputi sebagian besar wilayah Kurdistan telah memupus harapan itu. Sejak itu konflik antara suku Kurdi dan Turki terus berkembang. Paska kemerdekaan Irak tahun 1932 bangsa Kurdi semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Maka muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap kali melancarkan aksi-aksi terorisme.

Mayoritas suku Kurdi di Turki tinggal di bagian tenggara dan lebih setengahnya hidup di Ankara. Sebagai keturunan bangsa Persia, suku Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan nasionalisme dan sekularisme Turki. Meskipun mereka berhasil mendirikan Negara Darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922-1924 dan Republik Mahabad Kurdistan tahun 1946 tetapi dapat dihancurkan oleh militer Turki. Dampaknya sejak tahun 1924 Turki melarang penggunaan bahasa Kurdi di tempat umum. Operasi militer besar-besaran terus dilakukan untuk menumpas gerakan pro kemerdeaan yang mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan nyawa.

Kekuatan terbesar Kurdi di Turki diwakili oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Pada tahun 1991 ketua PKK, Abdullah Oscalan, ditangkap oleh pemerintah Turki dan dijatuhi hukuman mati. Tekanan Turki ternyata mampu melemahkan tuntutan kemerdekaan yang memaksa PKK merubah orientasinya pada perjuangan otonomi daerah khusus Kurdistan. Pada sisi lain, keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak minoritas. Hanya saja kebijakan semacam ini sering mendapatkan tantangan besar dari kelompok ultra nasionalis (sekuler) Turki. Operasi-operasi militer pun kemudian kerap dilakukan guna memberangus kekuatan PKK. Apalagi wilayah perbatasan Turki-Irak memiliki potensi sumber alam yang melimpah (minyak, gas, air bersih dan sumber mineral) dan menjadi salah satu pusat investasi asing maka membiarkan rakyat Kurdi memerdekakan diri tentu sesuatu yang mustahil.


Bagian kedua :
KERANGKA TEORI

1. Neo Liberalisme
David Baldwin mengemukakan bahwa ada empat elmen dalam liberalisme yang mempengaruhi hubungan internasional saat ini, yaitu, pertama; Liberalisme perdagangan yang menggunakan konsep globalisasi dan perdagangan bebas untuk menciptakan perdamaian. Kedua; Liberalisme republikan yang meyakini bahwa dengan sistem demokrasi suatu negara akan lebih mensejahterakan rakyatnya. Ketiga ; Liberalisme sosiologi yang menganggap bahwa semua negara tergabung dalam masyarakat internasional. Dan yang terakhir, liberalisme konstitusional yang percaya bahwa organisasi internasional berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan negara dan sistem internasional.

Dalam studi kasus yang akan dibahas dalam makalah ini, Teoro neo liberalisme yang digunakan lebih ditekankan pada liberalisasi perdagangan yang menggunakan konsep globalisasi dan perdagangan bebas untuk menciptakan perdamaian. Turki berusaha mengadakan kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa dan Timur Tengah dalam bidang perdagangan bebas. Hal ini merupakan langkah awal bagi Turki untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan negara Uni Eropa dan Timur Tengah.

kaum neoliberal juga menganggap bahwa sebenarnya perekonomian adalah satu hal yang penting dalam hubungan internasional, karena sebenarnya apabila perekonomian dalam suatu negara terlaksana dengan baik maka kehidupan masyarakat berada dalam kesejahteraan. Negara tidak dapat berdiri karena tidak dapat menghindari ketergantungan dengan negara lain, dengan begitu, negara akan bertahan dalam institusi internasional untuk menjaga kepentingannya.

Pada pemahaman kaum neoliberalisme, institusi adalah salah satu hal yang penting dalam hubungan internasional karena institusi menyeimbangkan perdamaian yang ada dan membuat keuntungan akan suabtu negara karena adanya institusi tersebut. Ruang lingkup institusi sebenarnya bukan hanya pada hubungan nasional suatu negara tetapi pada hubungan internasional juga, karena institusi itu sendiri dapat membantu akan terbentuknya kebijakan suatu negara dan dapat juga mengkritik kebijakan-kebijakan hubungan intrernasional. Tentu saja institusi internasional mengharuskan adanya kondisi yang mendukung agar terjalinnya kerja sama. Keohane mengatakan bahwa, Neoliberal institutionalists is relevant only if two keys conditions: First, the actors must have some mutual interest and potentially gain from this coorperation. Second, variations in the degree of institutionalization exert substantial affects on state behavior.

Oleh karena itu, Turki terus berusaha untuk mengajukan dan mendaftrakna dirinya sebagai anggota Uni Eropa. Karena Turki melihat, institusi Uni Eropa yang terbentuk dapat membantu Turki mengembangkan perekonomian dalam negerinya. Uni Eropa yang memiliki kestabilan ekonomi, telah menarik perhatian Turki untuk memperjuangkan posisinya di Uni Eropa yang dapat memperkuat posisi Turki di tatanan dunia Internasional.

2. Kostruktivis
Dalam menganalisa kasus dalam makalah ini, teori yang digunakan adalah konstruktivis. Karena Teri konstruktivia dapat menjelaskan kepentingan hingga aktor berbasis individu dan kelompok-kelompok kepentingan. Karena salah satu asumsi konstruktivis adalah hubunagn antara identitas dan kepentingan. Antara suku Kurdi dan pemerintah Turki, sama-sama memiliki kepentingan untuk menunjukan identitas mereka. Bangsa Kurdi ingin tetap menunjukan identitas mereka dengan terus memelihara budaya-budaya dan bahasa yang dahulu mereka gunakan. Sedangkan pemerintah Turki dengan modernisasinya, ingin membawa perubahan menyeluruh dalam negara Turki untuk memiliki kesatuan dalam Visi dan misi.

Pada awalnya, teori kostruktivis muncul sebagai falsifikasi atas teori-teori behavioural yang tidak dapat menjawab permasalahan yang makin kompleks yang diakibatkan oleh gobalisasi dunia. Salah satu asumsi dasar konstruktivis adalah identitas mempengaruhi kepentingan aktor. Dengan menyatakn identitasnya kepada aktor lain, maka secara tidak langsung ia telah menyatakan kepentingannya.

Konstruktivis berpendapat bahwa identitas membentuk kepentingan dan kepentingan membentuk perilaku. Setiap aktor memiliki lebih dari satu identitas sehingga dalam kondisi yang anarki mudah sekali terjadi konflik diantara aktor. Identitas politik sendiri dapat terbentuk tergantung kepada setiap isu yang sedang berkembang. Karena setiap isu dapat mengangkat identitas yang berbeda yang dapat membantu menjelaskan kepentingan politik yang diutamakan.


Bagian Ketiga :
Studi kasus

1. Turki membuka gerbang terhadap Timur dan Barat untuk memajukan perekonomian Turki
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyib Erdogan, menyatakan bahwa ekonomi Turki, menempati posisi keenam terbesar di Uni Eropa. Pernyataan Erdogan ini disampaikan dalam konferensi pers, Minggu, 5 Juli 2009, di Istambul. Perkembangan kemajuan ini adalah puncak keberhasil Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin Erdogan setelah berhasil berkuasa di Turki, sejak tahun 2002 lalu. Ketika AKP mengambil alih kekuasaan, gross domestic bruto (GDP) Turki senilai 230 milyar dolar, dan diakhir 2008 ini mencapai 742 milyar dolar. Selain itu, total eksport Turki dari 32 milyar dolar, kini sudah mencapai 132 milyar dolar, sejak kekuasaan di pegang Partai AKP. Inilah merupakan keberhasilan yang dicapai AKP, dan belum pernah dicapai partai-partai sebelumnya yang berkuasa di Turki.

Tidak hanya itu, pemerintah Turki, yang dipimpin Erdogan itu, berhasil menekan inflasi, yang sebelumnya inflasi mencapai 30 persen, kini hanya tinggal 5.7 persen. Inilah kemajuan yang paling gemilang dari pemerintah Turki, yang selama ini selalu dipojokkan oleh kalangan sekuler, di mana kelompok-kelompok sekuler sebelumnya belum pernah mencapai kemajuan dibidang ekonomi. Bahkan, pemerintahan sebelumnya nyaris terpuruk, dan mengalami kekacauan dibidang ekonomi, dan tingkat inflasi mencapai lebih dari 100 persen.

Dengan terus membaiknya ekonomi Turki, dan usahanya menjadi anggota Uni Eropa, dan peranan Turki sekarang ditingkat regional dan global, dan masalah-masalah politik, Turki sangat mempunyai peluang menjadi negara yang akan memiliki peranan global di masa mendatang. Tentu, sekarang ini, peranan Turki sangat diharapkan untuk mengatasi konflik-konflik regional, seperti konflik di Palestina, Iraq, dan Afghanistan. Di bawah Partai AKP dan kepemimpinan Erdogan, Turki akan memiliki peran utama didunia global.

Usaha yang dilakukan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan. Turki menjadi anggota Uni Eropa dapat mempercepat integrasi warga Turki di Eropa dengan masyarakat Eropa. Pelaksanaan undang-undang yang sama dan aturan berikut keanggotaan penuh membawa pemerintah dan masyarakat lebih dekat bersama-sama. Kemungkinan Turki bergabung dengan Uni Eropa telah mendorong perdebatan di Uni Eropa, tetapi juga menarik seluruh Timur Tengah. Ini merupakan sinyal penting bahwa Turki telah muncul sebagai aktor regional yang kuat. Turki yakin bahwa negara mereka dapat memainkan peran aktif membuat perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Transformasi Turki telah mengakhiri Perang Dingin yang memerintah negeri ini selama setengah abad, dan telah mengubah kerangka kebijakan negara domestik dan asing. Dengan modernisasi dan demokratisasi ini, politisi Turki mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk melakukan kebijakan regional. Akibatnya, pemimpin sekarang bersedia untuk melakukan upaya diplomasi aktif di Timur Tengah dalam upaya untuk mengurangi masalah dengan negara tetangga.

Yang paling penting adalah bahwa Turki yang muncul sebagai panutan bagi negara di Timur Tengah yang mencari reformasi dan modernisasi. Pengaruh ini tidak menunjukan hubungan hegemonik, melainkan menunjuk ke sebuah alternatif untuk reformasi dan pembangunan ekonomi terutama negara-negara Islam. Uni Eropa adalah asosiasi yang terkait dengan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan ekonomi, sedangkan Timur Tengah ditandai dengan ketidakstabilan, otoritarianisme, dan keterbelakangan ekonomi.
Dalam hal ini, Suriah dan Iran menghargai proses Turki menjadi anggota Uni Eropa. Mereka mempertimbangkan Keanggotaan Turki di Uni Eropa sebagai kesempatan untuk mengembangkan hubungan mereka sendiri dengan Uni Eropa. Turki juga menunjukkan bahwa seharusnya bentrokan antara demokrasi dan keamanan, dan tentunya antara demokrasi dan Islam dapat didamaikan. Selain itu negara Islam lainnya berusaha untuk memahami kebijakan Turki tersebut. Terlebih baru-baru ini, seorang Turki dipilih untuk pertama kalinya dan dengan suara mayoritas menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Islam. kontribusi besar Turki yang lainnya datang melalui keterlibatan diplomatik konstruktif di kawasanTimur Tengah. Pemerintah Turki telah mengadopsi peran aktif sebagai promotor perdamaian dan kebijakan ulang terhadap sejumlah masalah regional terutama dalam bidang ekonomi.

II. Hubungan Turki-Israel dan Turki-Amerika mempengaruhi posisis Turki di Timur-Tengah.

a. Hubungan Turki-Amerika
Pengekangan Soviet menyebabkan eratnya hubungan Turki dan Amerika. Diplomasi AS pada mulanya hendak membantu Rusia ketika Rusia mempermasalahkan konvensi Montreux. Pada konferensi tiga besar di Postdam (5 Juli 1945) delegasi Amerika dan Inggris menganggap bahwa tuntutan Rusia mengenai lalu-lintas laut dari dan ke laut hitam itu sah. Dengan demikian, Soviet merasa diuntungkan dan mempunyai kembali sisa status privilese yang dinikmati oleh Rusia melalui perjanjian Unkiar Iskelessi. Namun, AS dan Inggris cepat tanggap, dan pada tanggal 19 Agustus 1946 menyatakan bahwa pemerintah AS menentang segala monopoli Rusia diperairan selat.

Di Yunani terdapat gerakan bawah tanah dukungan Soviet yang mengancam pemerinthan Athena dan keamanan Turki. Inggris menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas urusan tersebut, sedangkan AS menganggap bahwa memelihara kemerdekaan Yunani dan Turki penting sekali bagi keamanan AS. Ini merupakan komitmen besar AS pertama bagi Timur Tengah yang bersifat semimiliter, dan kongres melakukan debat beberapa minggu untuk menanggapinya. Hingga pertengahan Mei 1947, kongres menyetujui pengeluaran $400.000.000 dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer dimana $100.000.000 diberikan kepada Turki. Turki sangat berterimakasih. Pesan Presiden Truman ini menandai adanya era tumbuh nya kepentingan Amerika di Turki.

Pada tanggal 2 Mei 1947 unsur-unsur armada Mediterania AS berkunjung ke Istanbul dan memberi semangat serta propaganda pro-Amerika. Pada bulan Juni misis militer Amerika tiba di Ankara dan menjadi wakil tetap diplomasinya. Pada bulan yang sama Turki menandatangani kontrak pembangunan dan modernisasi pengairan dengan dua perusahaan AS. Kepala staf Turki mengadakan kunjungan resmi ke AS pada akhir tahun yang sama. Pada musim semi 1948 Turki menerima sejumlah kapal perang AS, termasuk kapal selam ukuran besar dan pesawat pengebom. Juga disepakati perjanjian awak angkatan laut Turki di Amerika.

Disahkannya program perbaikan Eropa dan kongres mempererat hubungan kedua negara sehingga Turki termasuk diantara enam belas negara yang memperoleh bantuan Amerika. Misi tetap bagi administrasi kerja sama Eropa (ECA) menambah sejumlah lembaga resmi Amerika di Turki. Ketika krisis Timur-Barat memuncak pada tahun 1949, kerja sama keduanya semakin erat. Namun, karena khawatir akan meningkatnya kepentingan Amerika dalam pertahan Eropa, Turki melakukan upaya diplomatik yang menekankan sikap Eropanya dari sudut pandang politik dan strategis. Pada bulan Februari Turki mengusulkan dibentuknya pakta pertahanan Mediterania, dan bulan Agustus Turki diterima dalam Dewan Eropa yang dibentuk di Starbourg.

Namun, hubungan AS-Turki memburuk pada 2003 saat Ankara menentang invasi ke Irak dan menolak penggelaran pasukan AS di daerah Turki. Turki juga mengkritik Washington karena mengizinkan kaum separatis Kurdi berbasis di Irak Utara. Hubungan itu semakin memburuk dengan adanya perbedaan pendapat antara Amerika dan Turki mengenai masalah nuklir Iran. Setelah pertemuan Erdogan dan Presiden Barrack Obama di Washington. Ketika Obama ingin memberikan sanksi kepada Iran akan program nuklirnya, Turki malah mengkritik secara keras kebijakan luar negeri Amerika yang menerapkan sanksi kepada Iran, dan menilai kebijakan sanksi kepada Iran tersebut tidak efektif. Karena dengan sanksi tersebut, justru memberi celah bagi para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi bisnis melalui pasar gelap yang akan merugikan tidak saja bagi Iran, tapi juga Uni Eropa dan Amerika.

Selain itu, hubungan yang terjalin sejak lama ini juga mulai memanas sejak Turki terus dituduh sebagai pelaku atas kejadian genosida Armenia. Ini terjadi ketika Turki menarik duta besarnya dari Amerika Serikat sebagai protes atas persetujuan DPR AS terhadap sebuah resolusi yang menyebut tewasnya jutaan warga Armenia semasa Perang Dunia I sebagai genosida pada hari Jumat 5 Maret 2010. Turki menyatakan, keputusan itu melukai hubungan kedua negara.

b. Hubungan Turki-Israel
Setelah pembantaian brutal yang menewaskan sedikitnya Sembilan orang Turki dan seorang warga Amerika Serikat keturunan Turki, hubungan antara Turki dan Israel menjadi renggang. Turki telah menarik duta besar mereka dari Israel. Turki juga tidak segan untuk membatalkan tiga kontrak militer dengan Israel. Kedua negara sebelumnya adalah negara yang mempunyai hubungan yang dekat terutama setelah beridirinya Republik Turki yang didirikan oleh seorang Yahudi Dunam Mustafa Kemal. Turki adalah satu-satunya negara muslim dalam anggota NATO kerap menjalani latihan militer dengan Israel.

Kini hubungan kedua negara ini di ambang yang kritis karena ulah Israel yang membajak kapal bantuan Gaza (flotilla Gaza). Sebelumnya PM Turki Recep Tayep Erdogan mengingatkan bahwa upaya Israel yang menghentikan kapal tersebut akan berdampak buruk pada hubungan kedua negara. Israel tetap menghentikan kapal tersebut dengan kekerasan. Statemen keras datang dari presiden Turki Abdullah Gul bahwa “hubungan kedua negara tersebut tidak akan sama seperti sedia kala. Israel mungkin harus sadar bahwa sikap keras kepala mereka akan merugikan mereka sendiri”.

Sebagai negara yang berasaskan sekuler Turki boleh berhubungan dengan negara manapun termasuk Israel. Ada satu ikatan bathin antara pendiri Republik Turki bentukan Kemal Pasha dengan negara Yahudi tersebut. Republik Turki adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim pertama yang mengakui adanya negara Israel. Aib inilah yang sulit untuk dihapuskan oleh pemimpin Turki yang pro-Islam.

hubungan Israel-Turki yang diresmikan Maret 1949 ketika Turki menjadi satu negara mayoritas Islam (sebelum Iran pada tahun 1950 ) untuk mengakui Negara Israel . Sejak itu, Israel telah menjadi pemasok senjata ke Turki. kerjasama Militer, strategis, dan diplomatik antara Turki dan Israel diajdikan prioritas tinggi oleh pemerintah kedua negara, yang berbagi keprihatinan sehubungan dengan ketidakstabilan regional di Timur Tengah.

Sayangnya angin perubahan politik di negara bekas kehilafaan Islam terkahir tersebut tidak menguntungkan bagi kedudukan Israel. Kemenangan aktivis Islam semenjak Adnan Mandaris, Najmuddin Erbarkan hingga Erdogan membuat Israel was-was dengan negara tersebut. Ada upaya Israel untuk menjatuhkan kepemimpinan partai berbasis massa Islam di negeri tersebut. Israel terlibat dalam upaya kudeta terakhir. Aparat keamanan Turki menemukan beberapa senjata yang berasal dari negara Israel. Mereka memanfaatkan anasir-anasir Turki seperti militer, akademisi, sastrawan dan wartawan. Bahkan mereka juga bersukutu dengan satu jamaah Islam yang tidak suka dengan kebijakan Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan.

Meski demikian ada ketegangan hubungan Turki-Israel, beberapa pihak yang menilai bahwa Turki adalah sekutu Israel. Ada beberapa kutipan dari hizbut-tahrir.or.id (9/2/2009) tentang kemesraan antara kedua Negara ini, seperti :
• Turki adalah partner terbesar kedelapan dalam hubungan dengan ekonomi dengan Israel
• Kedua negara mengadakan latihan militer bersama.
• Pemerintahan Turki menunjuk Jenderal Buykanit yang pro-Israel sebagai panglima Angkatan Bersenjata Turki
• Israel dan Turki merundingkan pembuatan proyek energi dan air yang akan mengangkut air, listrik, gas alam dan minyak bumi ke Israel melalui pipa.

Sementara itu Deputi Perdana Mentri Turki, Bullent Arinc, menyebutkan bahwa Turki akan mengurangi hubungan kedua Negara (nonblok.com, 5/6/2010). Hubungan perekonomian kedua negara hampir sama sekali tidak ada. Yang ada adalah hubungan antara perusahaan Turki dengan perusahaan Israel. Jadi meski Turki menduduki urutan ke delapan sebagai negara yang berdagang dengan Israel namun pemerintahnnya tidak memiliki perdagangan dengan Israel.

Deputi perdana menteri Turki juga menyebutkan akan mengurangi kerjasaman militer dengan Israel. Contoh, Turki sudah membatalkan perjanjian latihan militer dengan Israel. Meski hubungan kedua negara ini tidak akan pernah sama namun pemutusan hubungan diplomatik akan sulit bagi Turki. Karena dewan negara akan melarang pemerintahan Turki.

Namun, Para pengkritik Erdogan menginginkan Erdogan bersikap ekstrim terhadap Israel dengan memutuskan hubungan diplomatik. Padahal keputusan itu sangat sulit dilaksanakan karena baik Presiden dan Perdana Menteri harus mengikuti garis dewan negara. Pemerintahan Erdogan sangat sulit sekali karena terhalang oleh dewan negara. Yayasan yang dipimpin oleh Erdogan menggalang dana dari belahan dunia dan mengorganisasikan Gaza flotilla yang berhasil mengumpulkan 10,000 ton bantuan dengan 750 aktivis.
Tidak mungkin akan ada Gaza flotilla jika Turki dipimpin seorang Kemalis (pengikut sekuler Kemal Pasha) atau pemimpin yang sama sekali tidak memihak perjuangan bangsa Palestina. Selama ini yang bersikap keras terhadap Israel hanyalah Turki. Pemimpin Arab lainnya hanyabisa berdiam diri terhadap pengepungan Gaza dan pembantaian Gaza. Pada akhirnya nanti, Turki akan memutuskan hubungan dengan Israel bahkan tidak tertutup kemungkinan Turki menyerang Israel jika saatnya tepat. Turki pernah menyerang tetangganya sendiri yakni Yunani yang juga anggota NATO karena konflik Siprus dengan restu dari dewan negara Turki. Jika dewan negara setuju, Turki bisa menyerang Israel. Dengan memburuknya hubungan antara Turki-Israel, semakin memperkuat pengaruh Turki di Timur-Tengah. Turki mulai memperbaiki hubungan dengan negara-negara Islam di Timur-Tengah dan mulain menjalin kerjasama yang cukup signifikan untuk masa depan pemerintahan negara Turki.

III. Konflik Internal Turki terhadap masalah Hak Asasi bangsa Kurdi di Turki yang dipermasalahn kanegara-negara Uni Eropa

Masalah Kurdi di Turki telah ada selama berabad-abad dan sejak dasar Republik Turki pada tahun 1923 sebagai mantan Presiden Sulaiman Demirel lain kali PKK adalah 29 dan pemberontakan Kurdi terpanjang terhadap rezim Turki,. Selanjutnya sejak tahun 1984 Turki telah membuat 24 serangan di Irak terhadap PKK dan sebagian besar dengan bantuan Amerika Serikat, Irak, dan partai politik Kurdi di Irak, tetapi mereka tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah Kurdi atau PKK di Turki. Amerika Serikat dengan bantuannya, telah menangkap Abdullah Ocalan pendiri dan presiden PKK pada bulan Februari 1999 di Kenya, mungkin melanggar Hukum Internasional, dan menyerahkan ke pemerintah Turki.

Kondisi domestik Turki inilah yang kurang sesuai dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. karena adanya masalah dalam hal penghormatan terhadap HAM dan perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, Cara penanganan pemerintah Turki terhadap pemberontakansuku Kurdi di Turki Tenggara yang oleh Uni Eropa dianggap kurang sesuai dengan prinsip tersebut. hal itu akan berpengaruh negatif terhadap prospek keanggotaan Turki dalamUni Eropa. Selain itu, secara teoritis terdapat perbedaan yang jauh antara karakteristik dasar sistem politik Turki dengan karakteristik dasar negara-negara Uni Eropa.

Setelah dasawarsa penuh konflik dan kebijakan represif, Turki tampak akan mengambil langkah-langkah penting untuk memulai sebuah prakarsa damai guna memecahkan masalah kerusuhan yang telah lama terjadi di tengah warga Kurdi di negaranya. Selain itu, Turki harus melampaui upaya-upaya yang pernah dilakukan dan benar-benar melibatkan warga Kurdi dalam prosesnya. Turki telah mencoba mengukuhkan diri sebagai sebuah negara besar dan mediator di kawasan Timur-Tengah, melalui berbagai prakarsa seperti memfasilitasi dialog tak langsung antara Israel dan Syria. Munculnya Turki, yang kini anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, telah mendorong negara ini lebih banyak bicara mengenai peristiwa-peristiwa internasional.
Namun meningkatnya kemunculan dalam panggung internasional juga telah menarik perhatian orang pada masalah-masalah dalam negeri Turki, khususnya konflik dengan penduduk Kurdi, yang mencapai 20 persen dari total penduduk negara ini. Situasi di wilayah tenggara yang didominasi suku Kurdi memang jauh lebih baik ketimbang pada masa 1980-an dan 1990-an ketika konflik dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) menjadikan daerah ini semacam zona perang. Namun masih ada masalah-masalah penting. Para politisi Kurdi setempat masih mendapat kecaman bila berbicara dalam bahasa Kurdi pada acara resmi. Dan beberapa tahun belakangan, belasan pemuda Kurdi yang berunjuk rasa memprotes pemerintah telah dipenjara lantaran mendukung PKK. Meskipun partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mempunyai anggota dari kalangan Kurdi, dan Partai Masyarakat Demokratik Kurdi (DTP) meraih 20 kursi dari 550 kursi parlemen, pada kenyataannya hanya ada sedikit ruang bagi aspirasi masyarakat Kurdi dalam struktur politik Turki sekarang.

Bagian keempat :
KESIMPULAN
a. Strategi Perdagangan bebas antara Timur dan Barat
Sebagai negara yang berada di antara perbatasan Asia dan Eropa, Turki merupakan negara yang sangat strategis yang bisa menjadi gerbang pembuka perdaganagan antara Timur-Tengah dan Uni Eropa. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Turki tetap menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Timur-Trengah karena danaya ikatan ideologi yang menyatukan mereka. Namun, setelah perubahan sistem pemerintahan Turki yang cenderung mengasumsi Barat, menjadikan Turki mulai berbenah diri agar bisa diterima dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa.

Oleh Karena itu, Turki berusaha menjembatani antara Timur dan Barat. Dengan tetap menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Timur-Tengah dan juga tetap mengadakan kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa. Hal ini terbukti menjadikan Turki sebagai negara yang memiliki peran yang penting baik bagi Timur-Tengah maupun Uni Eropa. Baik Timur-Tengah maupun Uni Eropa, membutuhkan penghubung yang dapat membantu negara mereka untuk lebih maju terutama bagi negara-negara Timur-Tengah.

1. Perdagangan dengan Uni Eropa
Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) mengadakan Perjanjian Asosiasi pada bulan Desember 1964. Turki dan Uni Eropa juga membentuk kesatuan pabean pada tahun 1995, dan pada tahun 1999 Dewan Eropa memberikan status negara kandidat untuk Turki. Aksesi negosiasi dengan Turki dibuka pada bulan Oktober 2005. Sejauh ini, negosiasi telah dibuka sebanyak 12 bab dari 33 bab yang diperlukan untuk pendaftaran. Tantangan utama ekonomi Turki yang sedang berlangsung adalah menyediakan kebutuhan dari suatu populasi. Meningkatkan standar hidup yang lazim di Eropa akan membutuhkan tingkat pertumbuhan PDB tinggi dan ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik. Ini akan memerlukan lanjutan reformasi struktural yang mendorong baik investasi domestik dan asing.

Sebagai calon untuk keanggotaan di Uni Eropa, Turki yang bertujuan untuk mengadopsi sistem dasar Uni Eropa hukum nasional dan peraturan (acquis communataire tersebut) pada tahun 2014, berusaha menerapkan beberapa elemen dari peraturan yang telah ditetapkan Uni Eropa dengan biaya yang lebih mahal dan sulit (misalnya di bidang perlindungan lingkungan dan pertanian), adopsi yang dilakukan Turki ini merupakan salah satu strategi Turki untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk modernisasi ekonomi.
Uni Eropa membentuk Uni Pabean dengan Turki pada tahun 1995. Ruang lingkup Uni pabean meliputi perdagangan produk manufaktur antara Turki dan Uni Eropa, dan juga memerlukan penyelarasan oleh Turki dengan kebijakan Uni Eropa, seperti peraturan teknis produk, kompetisi, dan Hukum Kekayaan Intelektual. Perdagangan antara Uni Eropa dan Turki di bidang pertanian dan produk baja khusus diatur oleh perjanjian yang terpisah. Uni Pabean telah secara signifikan meningkatkan volume perdagangan antara Turki dan negara-negara anggota Uni Eropa. Saat ini, lebih dari separuh perdagangan Turki berasal dari Uni Eropa. perdagangan Turki dengan Uni Eropa hampir seimbang, defisit menjadi kurang dari € 8300000000, dan memiliki pangsa 13% dari total defisit perdagangan Turki. Pangsa ekspor ke Uni Eropa sedikit meningkat dari 56,0% di tahun 2006 menjadi 56,4% pada tahun 2007. Impor dari Uni Eropa sebagai bagian dari total impor menurun, dari 42,6% menjadi 40,4%, terutama disebabkan oleh meningkatnya impor tagihan untuk energi, yang hampir secara eksklusif Turki diimpor dari negara-negara non-Uni Eropa.

Investasi langsung asing (FDI) Uni Eropa di Turki telah mencapai hampir € 9 miliar di tahun 2007. Mereka melayani sekitar dua pertiga dari total aliran FDI di Turki dan jumlah mereka menjadi 3,5% dari PDB Turki. In the first quarter of 2008, the share of FDI flows from the EU fell further to 53%. Pada kuartal pertama 2008, pangsa FDI mengalir dari Uni Eropa jatuh lebih jauh sampai 53%. Industri impor utama Turki dari Uni Eropa adalah mesin, produk otomotif, bahan kimia, besi dan baja. Dan impor utama pertanian dari Uni Eropa adalah sereal. Sedangkan impor Uni Eropa dari Turki adalah tekstil dan kain, mesin, dan peralatan transportasi.

2. Perdagangan dengan Timur-Tengah
Turki, Libanon, Yordania dan Suriah, Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, sepakat untuk mendirikan zona perdagangan bebas, lengkap dengan rezim perjalanan bebas visa bagi warga negaranya, kata sebuah deklarasi bersama tersebut dikeluarkan di Istanbul, Turki. Empat negara akan membentuk sebuah dewan kerjasama untuk mengembangkan kemitraan strategis jangka panjang dan membuat zona pergerakan bebas barang dan orang-orang di antara negara-negara Timur-Tengah. Kesepakatan itu disetujui oleh para menteri luar negeri dari empat negara yang bertemu di sela-sela forum kerjasama Turki-Arab di Istanbul. Zona perdagangan bebas akan didasarkan pada "perjanjian bilateral yang ada dan praktek perdagangan bebas dan bebas visa" antara pihak-pihak, pernyataan mengatakan, menambahkan bahwa Turki dan Lebanon diminta untuk melengkapi pengaturan bilateral sebelum proses empat arah dapat maju.

Pemerintah berakar Islam yang diwakili oleh partai-partai politik di Turki yang berkuasa sejak 2002, telah secara signifikan meningkatkan hubungan dengan dunia Arab, yang sering diabaikan di masa lalu di tengah orientasi tradisional negara pro-Barat. Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menolak saran itu bahwa perkembangan hubungan Turki dengan tetangga di Timur mewakili sebuah pencarian alternatif untuk negara-negara yang kesulitan menawarkan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Kerjasama yang telah disepakati oleh Turki dan Negara-negara di Timur-Tengah adalah langkah awal untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi dengan negara-neagar Timur-Tengah. Ini merupakan strategi Turki untuk terus memiliki posisi yang berpengaruh bukan hanya di Uni Eropa, tapi jiga di Timur-Tengah.

b. Upaya Pembinaan Hubungan luar negeri yang lebih baik dengan Timur Tengah
Saat ini, Ada perkembangan yang cukup mencemaskan bagi negara-negara Eropa Barat dan sudah tentu Amerika Serikat. Pemerintahan Turki yang berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Recept Tayyip Erdogan dari Partai Aliansi Keadilan dan Pembangunan (AKP), telah mengambil keputusan penting dalam kebijakan luar negerinya: Menjalin persekutuan dengan negara-negara Islam. Pergeseran politik luar negeri Turki justru terjadi setelah pertemuan Erdogan dan Presiden Barrack Obama di Washington minggu lalu. Ketika Obama ingin memberikan sanksi kepada Iran akan program nuklirnya, Turki malah mengkritik secara keras kebijakan luar negeri Amerika yang menerapkan sanksi kepada Iran, dan menilai kebijakan sanksi kepada Iran tersebut tidak efektif. Karena dengan sanksi tersebut, justru memberi celah bagi para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi bisnis melalui pasar gelap yang akan merugikan tidak saja bagi Iran, tapi juga Uni Eropa dan Amerika.

Sebenarnya sikap provokatif Erdogan kepada Amerika dan kebijakannya dalam menjalin hubungan bersahabat dengan Islam, sudah mulai terlihat sejak Partai AKP berkuasa pada 2002 lalu. Sejak itu, hubungan Turki kepada Azerbaijan yang nota bene negara Islam namun dianggap pro negara-negara barat dan Amerika karena berani melepaskan diri dari Rusia, mulai merenggang. Begitu juga kepada Georgia, Turki mulai memperlihatkan tanda-tanda yang mulai mengambil jarak dan tidak sedekat sebelumnya.

Semua itu dilakukan Turki karena pada skema besar politik luar negerinya, Turki memang sudah bertekad untuk menjauh dari negara-negara Eropa Barat. Sebaliknya malah mulai menjalin kerjasama dan hubungan yang semakin erat dengan beberapa negara yang dianggap anti barat seperti Sudan, Iran dan Syria. Bahkan kepada faksi Islam radikal Hamas di Palestina, Turki semakin memperlihatkan dukungannya secara terang-terangan. Dan bahkan menyatakan dirinya sebagai patron mereka. Sungguh hal ini merupakan kabar gembira bagi dunia Islam mengingat sejak Perang Dunia Kedua, Turki bisa dikatakan adalah sekutu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Sehingga dalam perang dingin Amerika-Soviet, Turki praktis berada dalam posisi pendukung Amerika dan Eropa Barat. Sehingga dengan sikapnya itu, Turki dianggap musuh oleh Iran dan Syria yang waktu itu merupakan elemen paling keras terhadap Amerika di Timur Tengah.

Saat ini, Turki terus berusaha mengembangkan hubungan yang baik dengan negara-negara Timur-Tengah. Turki telah menunjukan sikap kepeduliannya terhadap rakyat palestina dengan memberikan bantuan mengirimkan kapal Mavi Marmara yang membawa para relawan dan bantuan yang diperlukan rakyat Palestina khusunya di Gaza. Setelah adanya peristiwa penyerangan terhadap Mavi Marmara yang menyebabkan 8 warga kebangsaan Turki meninggal dunia oleh tentara Israel, menyebabkna hubungan Turki dengan Israel makin memburuk. Namun ini membuat hubungan Turki dengan negara-negara Timur-Tengah yang lainnya justru semakin membaik karena ketegasan Erdogan dalam menyingkapi tindakan Israel.

c. Upaya Turki dalam menyelesaikan masalah internal terkait dengan Hak Asasi Bangsa Kurdi yang dipermasalahkan Uni Eropa
Awal tahun ini, pemerintah meluncurkan stasiun televisi pemerintah pertama yang berbahasa Kurdi. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Abdullah Gul dan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan telah menandaskan bahwa sebuah prakarsa untuk secara serius menangani warga Kurdi tengah disiapkan. Menteri Dalam Negeri Turki, Besir Atalay juga mengatakan dalam sebuah konferensi pers 29 Juli lalu bahwa pemerintah tengah aktif menggodog sebuah rencana menyeluruh untuk meningkatkan hak-hak masyarakat Kurdi atas dasar demokratisasi, dan untuk memperluas ruang budaya mereka.

Ini bukan pertama kali Ankara mencoba memecahkan masalah Kurdi. Prakarsa-prakarsa yang dulu telah mencakup beragam paket pembangunan ekonomi—biasanya dengan dana tak memadai—untuk daerah tenggara yang sangat terbelakang, yang tertinggal dari daerah-daerah lain hampir dalam semua indikator taraf ekonomi. Namun, kali ini prakarsa pemerintah kelihatannya berbeda.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan Turki untuk menangani kasus Kurdi. Pertama, pemerintah tampak akan bicara mengenai sebuah paket komprehensif, yang meliputi hak-hak budaya, reformasi politik dan demokratisasi. Kedua, kemauan di balik prakarsa baru ini bukanlah karena tekanan dari luar, melainkan lantaran kemapanan politik dan militer sendiri. Ini tentu akan memudahkan pemerintah untuk memasarkan rencana tersebut kepada publik yang skeptis, yang sering kali diberi tahu bahwa tuntutan masyarakat Kurdi untuk mendapat lebih banyak hak, mengancam kesatuan nasional.

Barangkali faktor keberhasilan yang paling penting adalah kebutuhan untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat Kurdi, seperti kelompok masyarakat sipil, dalam proses tersebut, dan untuk mempertimbangkan keluhan masyarakat Kurdi, termasuk tuntutan-tuntutan akan kekuasaan politik yang lebih luas bagi lembaga-lembaga perwakilan di daerah tenggara. Proses memulai prakarsa harus mencerminkan tujuannya: memberi penduduk Kurdi ruang budaya dan politik di Turki.


DAFTAR PUSTAKA

- A. Mughni, Syafiq. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki.

- Lenczowski, George. Timur Tengah di kancah Dunia.

- Sjadzali, Munawir. Islam dan tata negara.

- Smith, Reus. Christian in Scott Burchill et al. 2009. Theoris of International Relation Fourth Edition.

- W. Mansbach, Richard & Kirsten I. Rafferty. 2008. Introduction to Global Politics. New York : Rourledge.

- Weidenfeld, Werner and Wolfgang wessels. Europe from A to Z. Guide to European Integration. Luxembourg : Office for official publications of the european communities. 1997.

- Baylis, John. Introduction to The International Politic.

- Keohane,Robert. Neoliberal Institutionalim,

- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka pelajar. 2009.

- Jill Steans, dan Lloyd Pettiford. Perspektif dan Tema.

- Dadang Hidayat “Prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa”. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Sosial. 1999.

- Ade Solihat : Kemalisme, Budaya dan Negara Turki http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID. Diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

- Dr Bülent Aras : Turkish-Iranian-Syrian Relations: Limits of Regional Politics in the Middle East. http://www.globalpolitician.com/2344-russia Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Dr Bülent Aras : Turki-Rusia Relations dan's geopolitik Eurasia. http://www.globalpolitician.com/2344-russia Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Prof Barry Rubin : Turkey And The Middle East: An Updated Assessment. http://www.globalpolitician.com/2344-russia Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Dr Bülent Aras : Turkey and Middle East Security. http://www.globalpolitician.com/2344-russia Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Professor Dr. Ramazan Gözen : German Chancellor's visit to Turkey (Angela Merkel held talks with President Gül and Prime Minister Erdoğan during her stay). http://www.trtarmenian.com/trtinternational/en/newsDetail. Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Yigal Schleifer : Angin perubahan dalam hubungan Turki-Kurdi. http://berita.kapanlagi.com/politik/internasional/turki-irak-kerja-sama-perangi-pemberontak-kurdistan-r5sbdrk.html Diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

- Penulis : Tim Global Future Institute : Turki Kembali Ke Pangkuan Dunia Islam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1036&type=1 Diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

- Andri Faisal, Pengamat dunia Islam: Hubungan Turki dan Israel yang Takkan Pernah Lagi Sama. http://www.eramuslim.com/berita/analisa/hubungan-turki-dan-israel-yang-takkan-pernah-lagi-sama.htm diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

- Amed Demirhan : Hubungan Turki-Amerika. http://www.kurdishaspect.com/doc102907AD.html Diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

- Tim Global Future Institute : Turki Kembali Ke Pangkuan Dunia Islam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1036&type=1 Diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

- Central Daylight Time : Relationship Between Turkey and Germany Getting Well. http://www.turks.us/article.php?story=20080609074912660 Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Yon Machmudi, PhD : Kurdi: Bangsa Besar yang Termarjinalkan. staff.ui.ac.id/internal/070603201/publikasi/kurdi.doc. Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Erdogan : Ekonomi Turki Terbesar Keenam di Eropa. http://www.eramuslim.com/berita/dunia/erdogan-ekonomi-turki-terbesar-keenam-di-eropa.htm diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

- Erdogan : Turki Adalah Poros Baru Stabilitas Timur Tengah. http://www.eramuslim.com/berita/dunia/erdogan-turki-adalah-poros-baru-stabilitas-timur-tengah.htm Diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

- The Middle East: http://countrystudies.us/turkey/88.htm diakses pada tagnggal 12 Mei 2010.

- KNIGHTS OF VARTAN ARMENIAN RESEARCH CENTER Dearborn : FACT SHEET: ARMENIAN GENOCIDE. http://www.umd.umich.edu/dept/armenian/facts/genocide.html diakses pada tanggal 6 Juni 2010.

- hubungan Turki-Rusia 'telah mengalami perubahan' .http://www.news.az/articles/15430. Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Turkish-Russian Relations At A Level Of Strategic Partnership, Says Medvedev's Aide. Turkish-Russian Relations At A Level Of Strategic Partnership, Says Medvedev's Aide Diakses pada tanggal 4 Juni 2010

- Kemitraan Strategis. http://ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-turkey/bilateral-relation/history-bilateral-relation. Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- EU-Turkey relations. http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678 Diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

- Kurdistan – Turkey. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-turkey.htm Diakses pada tanggal 6 Juni 2010.

- Amerika Serikat Tidak Memerangi Islam, Kata Obama http://tribunmanado.co.cc/tag/turki/ Diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

- Republic of Turkey : http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3432.htm Dikases pada tanggal 20 Juni 2010.

- Turki, Libanon, Yordania Dan Suriah Bentuk Zona Perdagangan Bebas : http://www.antaranews.com/berita/1276190390/turki-libanon-yordania-dan-suriah-bentuk-zona-perdagangan-bebas Diakses pada tanggal 19 Mei 2010.

- http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=16865&Itemid=48 Diakses pada tanggal 19 Mei 2010

- http://berita.kapanlagi.com/politik/internasional/turki-irak-kerja-sama-perangi-pemberontak-kurdistan-r5sbdrk.html

- Berita Suara Media. http://www.suaramedia.com/berita-dunia/timur-tengah/11591-kerjasama-turki--syiria-gusarkan-israel.html diakses pada tanggal 12 Mei 2010

Studi kawasan Amerika (Venezuela, Bolivia, Kolombia)

Regionalisme merupakan bagian dari studi yang sangat erat keterkaitannya dengan Studi Kawasan (Area Studies). Secara praktis, konsep ini sering digunakan secara silih berganti dengan konsep Region/kawasan, subregional/subkawasan, atau subsistem. Devinisi Region atau kawasan sendiri, menurut Mansbaach dalam buku Regionalisme (Nurae ini, DKK) adalah “Pengelompokan regional yang diidentifikasikan dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi Internasional”.

Beberapa teoritis mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik. Pertama; negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. Kedua; mereka juga memiliki kemiripan sosiokultural. Ketiga; terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. Keempat; kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional dan kelima; adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Amerika Selatan adalah bagian dari benua Amerika yang berbatasan dengan Amerika Utara. Amerika Selatan diapit oleh samudera atlantik dan samudera pasifik. Kawasan Amerika Selatan adalah kawasan yang di lintasi garis khatulistiwa. Bagian Barat Amerika Selatan diliputi oleh pegunungan Andes yang juga membentang dari Utara ke Selatan. Sedangkan bagian Timur Amerika selatan mengalir air sungai Amazon dan diliputi oleh hutan lebat. Amerika selatan juga terkadang disebut dengan Amerika Latin karena negara yang ada di Amerika Selatan, hampir seluruhnya adalah negara bekas jajahan Spanyol, termasuk Venezuela, Kolombia dan Bolivia.

Venezuela merupakan negara pecahan Kolombia Pada tahun 1538, kota Santa Fe de Bogota didirikan oleh Gonzalo Jimenez de Quesada, dan secara resmi pada tahun 1717 menjadi ibukota dari “the Spanish Vice-Royalty of New Granada” yang wilayahnya meliputi Kolombia sekarang, serta Venezuela, Ekuador dan Panama. Pada tanggal 20 Juli 1810 Kolombia menyatakan kemerdekaannya dan pada tahun 1819 berubah nama menjadi Gran Colombia (dengan wilayah Venezuela, Kolombia dan Ekuador). kemudian tahun 1830 Kolombia merubah kembali nama negaranya pada menjadi Republica de Nueva Granada, lalu pada tahun 1857 menjadi Confederacion Granadia, dan pada tahun 1863 menjadi Estados Unidos de Kolombia hingga akhirnya pada tahun 1886 sampai sekarang menjadi Republica de Kolombia. Akhirnya muncullah negara-negara baru yang sudah independen dan terpecah dari kekuasaan Kolombia. Venezuela kemudian memerdekakan diri dan disusul dengan Ekuador. Sedangkan Panama tetap sebagai provinsi negara ini sampai tahun 1903. Dengan dukungan dari Amerika Serikat, Akhirnya Panama menjadi negara yang Independen dan untuk memudahkan Amerika Serikat melakukan pertukaran ataupun transaksi perdagangan, maka dibuatlah terusan Panama.

Sebagai salah satu regional yang memiliki sejarah masa lalu yang sama karena penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol, maka dibentuklah suatu wadah organisasi yang dapat memejukan kawasan Amerika Latin. Latin American Free Trade Area (LAFTA) yang dibentuk pada tahun 1960an melalui perjanjian yang ditandatangani di Montevideo, antara Argentina, Brazil, Chili, Meksiko, Paraguay, Peru dan Uruguay. Termasuk Kolombia, Venezuela, Bolivia, dan Ekuador ikut bergabung pada tahun 1970an. Sebagai anggota dari LAFTA, hubungan antara Kolombia, Venezuela dan Bolivia tidak hanya diwarnai dengan kerjasama yang terjalin antara ketiganya. Terkadang permasalahan pun muncul dalam hubungan bilateral satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, Makalah ini akan memfokuskan pembahasannya terhadap ketiga negara tersebut (Kolombia, Venezuela dan Bolivia), baik mengenai kerjasama yang terjalin maupun konflik yang terjadi diantara ketiga negara tersebut.


II. PEMBAHASAN

1.II Negara Kolombia
A. Sejarah Singkat
Kolombia berasal dari nama Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Pada tahun 1538, kota Santa Fe de Bogota didirikan oleh Gonzalo Jimenez de Quesada, dan secara resmi pada tahun 1717 menjadi ibukota dari “the Spanish Vice-Royalty of New Granada” yang wilayahnya meliputi Kolombia sekarang, serta Venezuela, Ekuador dan Panama.

Pada tanggal 20 Juli 1810 Kolombia menyatakan kemerdekaannya dan pada tahun 1819 berubah nama menjadi Gran Colombia (dengan wilayah Venezuela, Kolombia dan Ekuador) walaupun faktanya Venezuela dan Ekuador masih dalam jajahan Spanyol. Setelah Venezuela dan Ekuador menyatakan kemerdekaannya, Kolombia (dengan wilayah seperti saat ini) merevisis penamaan negaranya pada tahun 1830 menjadi Republica de Nueva Granada, lalu pada tahun 1857 menjadi Confederacion Granadia, dan pada tahun 1863 menjadi Estados Unidos de Kolombia hingga akhirnya pada tahun 1886 sampai sekarang menjadi Republica de Kolombia.

Sejak memperoleh kemerdekaannya, Kolombia merupakan negara yang tidak stabil dan sering terjadi pergolakan politik dan militer. Masing-masing kelompok militer maupun politik berusaha untuk mendapatkan kursi kekuasaan untuk memimpin Kolombia. Untuk mengatasi situasi buruk tersebut, pada 4 Agustus 1886 dibentuk sebuah konstitusi. Namun peristiwa dua kali perang saudara yang menimbulkan banyak korban, yaitu Perang Seribu Hari (1899 1902) dan "La Violencia" (1948 1958) merupakan bukti bahwa konstitusi tersebut tidak menjamin kestabilan dalam negeri Kolombia.

Keadaan ini mendorong pimpinan dua partai besar, yaitu Partai Liberal (Alberto Lleras Camargo) dan Partai Konservatif (Laureano Gomez) pada bulan Juni 1957 mengeluarkan suatu pernyataan yang terkenal dengan nama "Pact of Siege" yang antara lain menyetujui sistem bipartisan dalam suatu "Pemerintahan Front Nasional" dimana kedua partai sepakat untuk bergantian memegang jabatan presiden selama 12 tahun. Sejak tahun 1974 kedua partai bersaing secara langsung memperebutkan jabatan presiden.

B. Sistem Politik dan Pemerintahan
Kolombia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik yang demokratis. Konstitusi baru yang merupakan hasil pembahasan Mejelis Konstituante yang dirumuskan pada Desember 1990-Juli 1991 mengatur berbagai tugas dan fungsi pemerinah Pusat dan Daerah, lembaga-lembaga negara beserta hak dan kewajiban masing-masing lembaga. Untuk kepemimpinan di kolombia, sejak tahun 1974 dipimpin oleh seorang presiden yang didampingi oleh wakil presiden. Presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun berdasarkan pemungutan suara rakyat secara langsung dan rahasia. Terhitung sejak tahun 2005, Presiden dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Wakil presiden dipilih berdasarkan pemungutan suara rakyat pada waktu dan cara yang sama dengan Pemilu Presiden dan dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.

2.II Negara Venezuela
A. Sejarah Singkat
Republik Bolivar Venezuela (bahasa Spanyol: República Bolivariana de Venezuela) adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brasil di selatan, dan Kolombia di barat. Di lepas pantai Venezuela juga terdapat negara-negara Karibia, yaitu Aruba, Antillen dan Trinidad dan Tobago. Republik Federal Venezuela membawahi 23 negara bagian, satu distrik ibukota (Caracas) dan satu federal dependency yang terdiri dari 11 grup kepulauan yang dikontrol secara federal. Secara totalitas, 11 grup kepulauan ini terdiri dari 72 buah pulau individual.

Wilayah Venezuela saat ini pada awalnya dihuni oleh para penduduk asli yang pemukimannya masih bisa ditemukan di beberapa daerah. Suku Ya̧nomamö atau Yanomamɨ adalah sekelompok suku asli yang menempati wilayah hutan hujan Amerika Selatan. Mereka tinggal di wilayah hutan hujan Amazon (di sepanjang dataran rendah Sungai Orinoco hingga Sungai Guyana), diantara perbatasan Brazil dan Venezuela. Karena wilayah tempat tinggal mereka sangat terpencil dan tak terjangkau, mereka sedikit diketahui oleh dunia luar sebelum datangya bangsa Eropa. Sedangkan Ya̧nomamö sendiri berarti manusia dalam bahasa Yanomamo.

Venezuela diduduki oleh Spanyol pada tahun 1500–1810. Perjuangan pergerakan kemerdekaan dimulai tahun 1797 yang dipimpin antara lain oleh Simon Bolivar dan Francisco de Miranda. Tanggal 5 Juli 1811, Francisco de Miranda memproklamasikan kemerdekaan Venezuela. Namun secara de facto kemerdekaan baru dicapai pada tahun 1823 setelah Spanyol resmi meninggalkan Venezuela. Pada era kekuasaan Simon Bolivar, tahun 1819–1830, Venezuela tergabung dalam Gran Colombia bersama Kolombia, Ekuador, Peru dan Bolivia. Tahun 1830, dibawah pimpinan Jenderal Jose Antonio Paez, Venezuela memisahkan diri dari Gran Colombia dan menjadi republik. Pada saat Gran Colombia berakhir, Venezuela memasuki periode negara merdeka baru dengan nama resmi State of Venezuela dan kemudian Republik Venezuela hingga tahun 1863 menjadi United States of Venezuela. Sesuai dengan Konstitusi tahun 1953 berubah menjadi Republik Venezuela. Dalam 40 tahun pertama, Venezuela mengalami destabilisasi politik dan terjebak dalam sistem pemerintahan diktator mulai tahun 1870 sampai dengan jatuhnya diktator terakhir Jenderal Perez Girmenez pada tanggal 23 Januari 1958. Sejak saat itu Venezuela menikmati sistem demokrasi sampai dengan saat ini.

Venezuela adalah negeri yang memiliki kandungan minyak bumi sangat besar dan menjadi pengekspor minyak terbesar di Amerika Selatan. Bahkan diprediksi cadangan minyak yang terdapat di Venezuela adalah cadangan minyak terbesar di dunia yang belum diekplorasi. Hampir 90% pendapatan pemerintah berasal dari penjualan minyak. Venezuela mengalami kejayaan pada tahun 1976 dengan menasionalisasi industri minyak. Industri minyak dikembangkan oleh Juan Vicente Gomez sejak 1908-1935 setelah cadangan minyak dalam jumlah besar ditemukan di Maracaibo tahun 1917. Pada waktu itu pendapatan nasional melambung karena harga minyak yang tinggi. Akan tetapi pada tahun 1980 ekonomi nasional mulai merosot karena jatuhnya harga minyak.

Secara umum, luas wilayah Venezuela mencapai 912 ribu Km2. Namun, negara yang berbatasan dengan Brasil, Kolombia, dan Guyana ini memiliki jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa (data KBRI;2010). Dari total populasi itu, mayoritas warganya menganut agama Katolik Roma. Jumlahnya mencapai 96 persen atau sekitar 24,7 juta jiwa. Sementara itu, pemeluk Kristen Protestan berkisar sekitar 400 ribu jiwa. Kemudian, agama lainnya, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi, sebanyak 2% persen. Pemeluk agama Islam tercatat sebanyak 0,5% dari seluruh penduduk Venezuela atau sekitar 127 ribu jiwa.

B. Sistem Pemerintahan Venezuela
Selama hampir setengah abad 20, Venezuela dipimpin orang kuat dari kelompok militer yang mengandalkan industri perminyakan dan menerima sedikit reformasi sosial. Pemerintahan pertama yang terpilih secara demokratis terjadi pada 1959. Barulah di abad ke-20 Venezuela memasuki ranah demokrasi borjuis dan pergerakan demokratik mulai memuncak di sekitar tahun 1950-an. Semangat demokrasi borjuis sudah menyebar di Venezuela saat itu, namun tetap saja korupsi, birokratisasi, dan pelanggaran HAM sulit untuk dihilangkan. Hal ini tentu saja berimbas buruk terhadap massa rakyat Venezuela.

Venezuela menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal multi partai. Partai-partai besar di Venezuela antara lain: Partai Sosialis Bersatu Venezuela (Partido Socialista Unida de Venezuela), Partai Un Nuevo Tiempo (UNT), Partai Accion Democratica (AD), Partai Sosial Demokrat Kristen (Copei), Partai Patria Para Todos (PPT) dan Partai Movimiento al Socialismo (MAS). Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 6 tahun . Presiden dapat dipilih kembali secara berturut-turut.

C. Masalah internal Venezuela : Kepemimpinan Chaves dan Revolusi Bolivarian :
Seperti yang telah dikatakan di atas, Venezuela adalah negeri yang kaya. Rezim yang berkuasa pada periode 1960-an dan 70-an bersedia dan sanggup menjalankan program-program populis karena booming harga minyak dunia di masa tersebut. Mereka mulai panik ketika harga minyak jatuh. Venezuela mulai terjerat hutang luar negeri dan semakin terjerumus kedalam liberalisasi ekonomi dunia. Sampai tahun 1998 hutang luar negerinya telah mencapai US$ 25 miliar, ditambah defisit anggaran US$ 6 miliar. Standar hidup rakyat mulai merosot.

Puncaknya tahun 1989, meledak lah kerusuhan dan penjarahan. Carlos Andres Perez dari partai Aksi Demokratik (AD) yang terpilih menjadi presiden di tahun 1989 mulai tidak dipercaya. Presiden Carlos Andres Perez pun memerintahkan polisi dan tentara untuk menembaki rakyat dengan peluru tajam. Jumlah korban yang berjatuhan diprediksi mencapai 3.000 jiwa. Ini adalah sejarah kelam dalam perjalanan sejarah Venezuela dan menjadi awal dari Revolusi Bolivarian. Peristiwa berdarah tersebut dikenal dengan Peristiwa Caracazo.

Terinspirasi oleh Simon Bolivar, seorang tokoh pembebasan yang memperjuangkan kemerdekaan Venezuela dari penjajahan Spanyol dan menyatukan Amerika Latin, sebuah kelompok perwira junior yang berpangkat kapten membentuk pergerakan “Revolusioner Bolivarian” (MBR-200). Kelompok ini terdiri dari Felipe Acosta Carlos, Jesus Urdaneta Hernandez, Rafael Baduel, dan Hugo Chavez Frias. Mereka berkomitmen membentuk gerakan revolusioner untuk membebaskan Venezuela dari belenggu penindasan dan kapitalisme. Gerakan MBR-200 dimulai dalam bentuk kelompok diskusi, tetapi kemudian mereka berinisiatif untuk merancang sebuah kudeta.

Pada tanggal 27 November 1992, MBR-200 meluncurkan pemberontakan militer mereka. Namun percobaan kudeta mereka mampu dipatahkan. Pada saat percobaan kudeta militer tersebut, tidak ada dukungan dari rakyat pekerja sama sekali. Rakyat pekerja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak dimobilisasi sama sekali karena mereka tidak tahu apakah kudeta ini adalah progresif atau reaksioner, maka mereka diam saja. Ketika kudeta MBR-200 kemudian dipatahkan dan terungkap bahwa kudeta ini punya maksud progresif. Hugo Chavez lalu dilihat sebagai simbol perjuangan oleh rakyat miskin. Ia dianggap sebagai pahlawan anti korupsi karena berani melawan pemerintahan yang korup.

Namun percobaan kudeta militer yang dilakukan oleh MBR-200 bukanlah jalan terbaik untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan rakyat. Kudeta militer yang dilakukan Chavez lewat MBR-200 bukanlah sebuah langkah revolusioner. Hal itu lebih cenderung kepada petualangan politik sekelompok perwira militer daripada revolusi. Dalam terminologi Marxisme, apa yang disebut dengan proses revolusi adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan massa rakyat pekerja terhadap kaum kapitalis-borjuis, dimana kaum proletariat atau massa rakyat kelas bawah menjadi motor penggerak dari revolusi tersebut dan terjun aktif dalam politik. Chavez mengakui kesalahannya ini dan menyadari bahwa revolusi tidak ada artinya tanpa gerakan massa rakyat.

Ketidakhadiran sebuah organisasi yang bisa menggalang aksi massa memang sering menimbulkan petualangan-petualangan politik dan militer dari mereka yang jujur ingin membebaskan rakyat. Akhirnya Hugo Chavez yang berusaha menjadi simbol perjuangan kelas bawah pun dipenjara. Menjelang pemilu tahun 1993 di Venezuela, para politisi menggunakan isu-isu populis untuk meraih dukungan rakyat. Bahkan kudeta militer yang terjadi di tahun 1992 menjadi isu yang diangkat ke permukaan untuk mendongkrak perolehan suara. Pemilu 1993 mengantarkan Rafael Caldera lewat partainya (COFEI) meraih kursi kepresidenan. Ia mendapat dukungan dari partai-partai kiri, sosial-demokrat, dan kelompok sayap kanan-tengah.

Di tahun 1994, Caldera membebaskan mereka yang terlibat dalam percobaan kudeta tahun 1992, termasuk Hugo Chavez. Oleh karena Caldera diwarisi pemerintahan yang bobrok dari masa kepemimpinan sebelumnya, kondisi perekonomian Venezuela semakin tidak stabil akibat krisis di tahun 1994 yang membuat gejolak di massa rakyat. Krisis kapitalisme di Venezuela semakin dalam dan memaksa Bank Sentral Venezuela menyelamatkan sedikitnya 14 bank yang bangkrut. Di sisi lain, pemasukan keuangan pemerintah semakin menurun drastis karena harga minyak yang terjun bebas. Walau pemilu telah menghasilkan kepemimpinan baru, namun rezim belum berubah. Caldera, beserta kelompok-kelompok kiri yang mendukung pemerintahannya tidak memiliki alternatif untuk membebaskan massa rakyat dari krisis. Untuk menutupi defisit yang dialami, maka pemerintahan Venezuela, di bawah kepemimpinan Rafael Caldera melanjutkan kebijakan-kebijakan seperti yang diarahkan oleh IMF. Perusahaan-perusahaan milik negara diprivatisasi dalam jumlah yang lebih besar, salah satunya yaitu perusahaan besi dan baja SIDOR (Orinoco Steel).

Sejak dibebaskan dari tahanan, Chavez bersama MBR-200 kemudian bergerak pelosok-pelosok negeri untuk menghimpun kekuatan rakyat dengan membentuk komite-komite Bolivarian dan menyerukan pembentukan Majelis Konstituante. Bersama gerakannya, Chavez melakukan program-program yang tersusun secara sistematis untuk mengetahui harapan dan keinginan massa rakyat serta melakukan kerja-kerja nyata untuk mengubah kondisi massa rakyat.

Pada tahun 1996-1997 sebuah survey dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepopuleran Chavez di mata massa rakyat. Dan ternyata 70% dari hasil survey menunjukan bahwa massa rakyat menginginkan Chavez maju menjadi kandidat presiden. Keyakinan Chavez semakin besar untuk maju menjadi kandidat presiden. Ia menginginkan agar massa rakyat benar-benar berdaulat dan memiliki kekuasaan. Ditambah lagi dua partai dominan (COPEI dan AD) semakin tidak dipercayai oleh rakyat karena tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi dan ketergantungan terhadap kapitalisme AS.

Dengan berbekal hasil survey tersebut, MBR-200 kemudian dengan sangat percaya diri memutuskan untuk maju dalam Pemilu 1998. Sebagai kendaraan politik di tahun yang sama mereka membentuk partai baru yang dinamakan Pergerakan Republik Kelima (Movimiento V [Quinta] República, MVR). Partai ini mengusung ideologi Bolivarianisme , sebuah ide populis pro-rakyat miskin dengan figur Simon Bolivar, sang pembebas Amerika Latin. Dengan mengangkat isu anti kemiskinan dan anti korupsi, Chavez mampu meraih 56% suara dan memenangkan Pemilu 1998. Kemenangan ini disambut dengan suka cita oleh rakyat miskin Venezuela.

Setelah kemenangan pada pemilu tersebut, banyak yang harus dilakukan oleh pemerintahan Chavez. Ia segera mengusulkan sebuah referendum untuk mengadakan pemilihan anggota majelis tahun 1999 yang, nantinya, bertugas menyusun konstitusi yang baru. Konstitusi baru itu lah yang memberi dia legitimasi untuk menjalankan program-program revolusinya. Chavez menargetkan Majelis Konstituante akan menyelesaikan rancangan konstitusi baru dalam jangka waktu enam bulan. Di bulan Desember 1999, rancangan konstitusi baru telah selesai dan dilakukan pemungutan suara untuk menyetujui konstitusi itu. Untuk pertama kalinya rakyat miskin Venezuela dapat menentukan konstitusi mereka sendiri. Sebanyak 71,8% suara dari anggota Majelis Konstituante menyetujui konstitusi tersebut. Konstitusi baru, menjanjikan harapan besar bagi massa rakyat. Demokrasi partisipatoris menjadi wacana baru yang berkembang di seantero Venezuela. Massa rakyat mulai bergeliat untuk turut aktif dalam membangun negeri menuju sistem alternatif. Namun perekonomian Venezuela masih terjebak dalam bayang-bayang kapitalisme. Hal inilah yang menjadi penyebab utama belum pulihnya perekonomian Venezuela. Selain itu, Chavez juga pada saat itu masih mengandalkan kolaborasi kelas. Kaum borjuis masih diberi ruang untuk turut berpartisipasi dalam membangun revolusi Bolivarian.

November 2000, lewat Majelis Nasional, Chavez menerbitkan undang-undang Ley Habilitante. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada presiden untuk mengeluarkan dekrit dalam jangka waktu satu tahun. Sampai di tahun 2001, melalui dekrit itu, Chavez menerbitkan 49 undang-undang yang berpihak pada buruh, tani, nelayan, dan kaum miskin tanah.

Dari 49 UU tersebut itu, ada tiga undang-undang yang benar-benar membuat gusar kaum kapitalis Venezuel. Pertama, undang-undang pertanahan, termasuk reformasi agraria. Undang-undang itu bermaksud menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani miskin. Pemerintah akan membatasi kepemilikan tanah perusahaan-perusahaan swasta dan tuan tanah besar. Selain itu, pemerintah juga mendayagunakan tanah-tanah lebih dan tanah-tanah yang tidak berpenghuni, bahkan eksplorasi tanah untuk kebutuhan massa rakyat yang tidak memiliki tanah. Kedua, adalah undang-undang minyak yang meningkatkan pajak terhadap investor asing yang beroperasi di sektor minyak bumi dan gas dari 16,6% ke 30%. Sektor minyak dan gas mencakup 80% ekspor Venezuela dan 50% pendapatan negara. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa negara harus memiliki minimum 51% saham dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas, dan negara harus memperoleh royalti 30% dari semua gas dan minyak yang diekstrak dari Venezuela. Ketiga, adalah undang-undang perikanan yang melarang penggunakan kapal trawl besar dalam area 500 meter dari pesisir pantai. UU ini jelas melindungi nelayan kecil yang kerap tidak mampu bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan besar yang meraup semua ikan dan menghancurkan ekosistem laut.

Tidak mengejutkan kalau kelas kapitalis Venezuela segera merasa terancam oleh undang-undang ini, secara ekonomi dan secara politik. Secara ekonomi karena selama berpuluh-puluh tahun kelas kapitalis Venezuela telah mengantongi milyaran dolar dari kepemilikan tanah mereka, dari kendali mereka atas minyak dan gas, dan dari penangkapan ikan. Secara politik karena undang-undang ini menguatkan rakyat miskin dan membuat Chavez semakin popular di mata kaum buruh, tani, nelayan, dan miskin kota. Kontradiksi kelas semakin menajam walaupun Chavez terus menyerukan kolaborasi antar kelas.

Selanjutnya, Pada 9 April 2002 lalu, sebuah peristiwa kudeta kembali terjadi. Militer yang pro kapitalis kemudian menculik Hugo Chavez dan Pedro Carmonas pemimpin Asosiasi Pemilik Perusahaan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden baru beserta kroni-kroninya dengan secarik kertas dan sebuah pena membubarkan parlemen Venezuela yang terpilih secara demokratis. 13 April 2002, Istana Presiden Milaflores telah dipenuhi oleh massa rakyat yang mendukung Chavez. Mereka menuntut kembalinya Chavez. Berita perlawanan ini meyakinkan para tentara bahwa Chavez masih didukung oleh rakyat. Sebelumnya mereka ragu akan apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah menyaksikan keteguhan hati dari perlawanan rakyat, maka tentara pun dengan tegas mendukung Chavez.

Para tentara yang pro-Chavez segera mengambil alih istana Milaflores dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi yang sebelumnya berpesta dengan keberhasilan kudeta mereka, dengan segera disadarkan oleh amarah jutaan rakyat dan tentara. Mereka segera ditahan. Pada malam hari tentara menjemput Chavez dari lokasi penahanan ke istana Milaflores dengan menggunakan helikopter. Jutaan rakyat bersorak sorai, dengan air mata kebahagiaan, menyambut kembalinya presiden mereka. Untuk pertama kalinya mereka membuat sejarah, yakni menggagalkan kudeta yang sudah begitu sering terjadi di Amerika Latin. Tidak bisa dilukiskan situasi yang begitu revolusioner di antara massa rakyat pada saat itu.

Paska peristiwa itu, di bulan yang sama Chavez membentuk tim investigasi untuk menelusuri dan mengusut masalah itu. Beberapa hasil investigasi menyebutkan keterlibatan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan CIA dalam kudeta itu. Diperkirakan sebanyak $700,000 uang yang diterima kelompok oposisi dari AS. Uang itu diberikan sebelum kudeta terjadi pada bulan April 2002. Selain itu, pemerintahan Spanyol diindikasikan ikut terlibat dalam menyokong kudeta itu.

Kaum borjuis tidak segan-segan membubarkan semua institusi demokrasi ketika mereka merebut kekuasaan. Namun Chavez justru setelah diselamatkan oleh massa rakyat mengambil kebijakan yang lunak terhadap kaum oposisi. Dia tidak mengadili para pelaku kudeta, bahkan dalam kerangka demokrasi borjuasi. Dia justru menyerukan rekonsiliasi. Ini membuat kecewa cukup banyak rakyat yang mengharapkan satu tindakan tegas dari pemerintahan mereka. Namun peristiwa kudeta April 2002 ini menjadi satu momen yang menggoncang kesadaran rakyat pekerja Venezuela dan membuat mereka percaya diri. Laju Revolusi Venezuela semakin kuat. Massa semakin teradikalisasi, dan ini membuat Chavez juga semakin radikal, hingga pada tahun 2005 dia dengan tegas menyatakan bahwa tujuan Revolusi Bolivarian adalah sosialisme.

3.II. Negara Bolivia
a. Sejarah Singkat
Bolivia merupakan bagian dari kawasan Amerika Latin yang terletak di bagian tengah Amerika Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1,098,580 km2. Bolivia berbatasan langsung dengan Brazil (di bagian utara dan timur),Paraguay (di bagian selatan), Peru dan Chile (di bagian barat). Sejak tahun 1530 hingga tanggal 6 Agustus 1825. Bolivia merupakan wilayah jajahan Spanyol. Melemahnya kekuatan Spanyol pada masa perang melawan Napoleon mendorong dideklarasikannya kemerdekaan Bolivia pada tahun 1809, yang diikuti oleh pembentukan Republik Bolivia pada 6 Agustus 1825 .

Melalui sejumlah perang dan negosiasi, bolivia kehilangan hampir setengah dari wilayah teritorinya yang notabene merupakan bagian-bagian wilayah yang cukup signifikan. Bolivia kehilangan satu-satunya akses ke wilayah lautan (landlock) akibat kekalahan atas Chile dalam perang pasifik (1879-1882), kemudian wilayah Acre yang kaya akan karet akibat peperangan dengan Brazil di tahun 1903. Wilayah Chaco yang kaya akan minyak juga jatuh ke tangan Paraguay akibat dari kekalahan Brazil dalam Perang Chaco (1932-1935) . Secara demografis, distribusi etnik Bolivia diestimasikan terdiri dari 56-70% komunitas lokal (pribumi), dan sekitar 30-42% keturunan bangsa Eropa dan juga campuran . Komunitas terbesar adalah suku Aymara, Quechua, dan Guarani. Sedangkan sisanya merupakan bangsa-bangsa pendatang dan campuran seperti bangsa-bangsa keturunan Jerman, Yugoslavia, Asia, Timur Tengah dan minoritas lainnya.

Walaupun mayoritas penduduk bolivia merupakan keturunan pribumi, Bolivia masih dikategorikan sebagai negara yang paling tidak terintegrasi di Amerika Latin . Kelemahan fundamental ini pada dasarnya tidak saja disebabkan oleh kenyataan sejarah Bolivia yang menunjukkan belum adanya kebijakan khusus dari pemerintahan Bolivia yang ditukan secara serius guna menyatukan rakyat Bolivia. Faktor struktur wilayah bolivia yang sangat berfraksi dan dipisahkan oleh penghalang-penghalang geografis pada dasarnya juga cukup berkontribusi besar dalam menyebabkan terbentuknya identitas lokal yang sangat tinggi di masing-masing wilayah. Pembangunan infrastrurktur inter-regional yang masih sangat minim dan cenderung dipusatkan pada infrastruktur pendukung aktivitas eksport pada dasarnya telah menunjukkan minimnya upaya pemerintah dalam upaya memupuk rasa kesatuan antara rakyat Bolivia .

B. Sistem Pemerintahan di Bolivia
Saat ini Bolivia berbentuk Republik Demokratik, dengan berpegang pada konstitusi yang telah disempurnakan pada tahun 1994. Seperti negara demokratik pada umumnya, struktur pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Bolivia dibagi kedalam kekuasaan eksekutif, judikatif, dan legislatif. Sebagai pemegang kekuasaan dalam badan eksekutif, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap aktivitas diplomatik, pembentukan kebijakan ekonomi, dan memimpin angkatan bersenjata negara.

Kekuasaan legislasi dipegang oleh kongres bikameral Boliviayang terdiri dari 27 anggota senat dan 130 anggota Dewan Perwakilan Rakyat . Kekuasaan legislatif pada dasarnya sangat terbatas: khusus untuk memperdebatkan, menyetujui ataupun menolak legislasi yang diinisiasikan oleh eksekutif untuk kemudian berlaku menjadi suatu hukum yang sah. Untuk sistem judisial, bolivia memiliki sebuah Mahkamah Agung, pengadilan distrik untuk tiap departemen dan juga pengadilan lokal dan provinsial untuk mengatasi kasus-kasus yang kecil. Jaksa-jaksa dalam Mahkamah Agung dipilih langsung oleh presiden dengan persetujuan dari kongres untuk sekali masa jabatan selama 10 tahun. Berdasarkan keputusan Kongres tahun 1989,wilayah bolivia dibagi-bagi kedalam sembilan departemen wilayah yaitu La Paz, Santa Cruz, Chocabamba, Potosi, Chuquicasa, Oruro, Tarija, Beni dan Pando dengam La Paz sebagai ibu kota negaranya. Selain terbagi kedalam sembilan departemen, wilayah Bolivia dibagi-bagi lagi menjadi 94 profinsi dan 312 wilayah distrik.

Dalam bidang politik, Bolivia memiliki sistem multi partai dengan struktur yang cenderung sangat terfragmentasi: terbukti dari banyaknya partai yang direpresentasikan dalam kongres Bolivia. Walau memiliki banyak partai, namun pada dasarnya hanya terdapat tiga partai yang mendominasi yaitu Nationalist Revolutionary Movement (MNR), Nationalist Democratic Action (ADN), and Movement of the Revolutionary Left (MIR).

C. Revolusi Bolivia
Revolusi yang diinisiasikan oleh MNR ini pada dasarnya merupakan hasil dari kombinasi dari beberapa faktor yang yang diantaranya adalah krisis yang terjadi di industri pertambangan dan juga perubahan demografis yang mendorong semakin vokalnya golongan pribumi Bolivia. Faktor-faktor tersebut pada perkembangannya telah mendorong semakin menguatnya pengaruh sosio-populis di Bolivia . Menguatnya gerakan populis ini telah membawa dampak yang cukup besar bagi sitem sosial dan politik Bolivia, seperti penginisiasian sistem referendum secara universal, penyebaran pendidikan bagi penduduk desa, nasionalisasi sektor pertambangan dan juga perintisan program reformasi agraria . Walaupun revolusi 1952 ini memang diakui telah membawa beberapa perubahan terhadap sistem bernegara di Bolivia, namun pada perkembangannya dampak dari revolusi ini cenderung masih sangat terbatas. Perubahan yang berusaha disebarkan oleh revolusi ini masih kurang mampu untuk mengatasi struktur masyarakat yang memiliki tingkat rasisme yang kental, hirarki sosial dan juga kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi . Adanya perpecahan internal dan juga ketergantungan yang semakin meningkat dari pemerintahan MNR terhadap kekuatan militer telah berkontribusi pada semakin melemahnya pemerintahan sipil MNR, hingga akhirnya pemerintahan militer berhasil menjatuhkan pemerintahan sipil dari Presiden Victor Paz Estenssoro di tahun 1964.

Sejak dijalankannya kudeta terhadap pemerintahan Paz Estenssoro pada tahun 1964, Bolivia dikuasai oleh rezim otoriter militer sampai dengan tahun 1982. Perjalanan rezim militer ini pada perkembangannya dicirikan oleh pergantian kebijakan secara radikal, rentetan aksi kudeta dan kudeta balasan dan meningkatnya tindak korupsi dalam badan pemerintahan. Situasi yang buruk tersebut berusaha ditangani oleh koalisi pemerintahan militer dan MNR dengan menaikan Jenderal Hugo Benzer keatas kursi kepresidenan. Walau pada awalnya Banzer sempat mengikutsertakan pihak sipil dalam pemerintahan, namun pada perkembangannya Banzer memutuskan untuk mengganti semua tokoh sipil dengan militer dan secara radikal menghentikan semua aktivitas politik di Bolivia. Meski cenderung sangat represif dalam hal kebebasan politik, pemerintahan militer Banzer terbukti dapat mengembalikan kestabilan politik dan ekonomi di Bolivia.

Walaupun demikian, pengeksalasian aksi kekerasan dan meningkatnya tuntutan terhadap kebebasan politik tetap menimbulkan mosi ketidakpuasan massa dan menyebabkan pemerintahan militer pun menjadi sangat tidak stabil. Kudeta dan Kudeta balasan terus mewarnai pemerintahan penerus Banzer. Hingga pada akhirnya, kekacauan yang dibawa oleh pemerintahan Garcia Meza telah mendorong pihak militer untuk mengembalikan kekuasaan pada pihak sipil di tahun 1982 .

D. Perjalanan Menuju Demokrasi
Setelah kurang lebih duapuluh tahun lamanya Bolivia berada dalam kekuasaan militer, akhirnya pada tahun 1982, pemerintahan dikembalikan ketangan sipil. Pemerintahan sipil yang baru ini cenderung memulai dengan dasar yang sulit, secara khusus akibat kekacauan politik dan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerinthan sebelumnya. Baru pada masa pemerintahan Paz Estenssoro yang kedualah (1985-1989) situsi politik dan ekonomi mulai membaik, dan campur tangan militer pun berhasil ditekan secara minimal.Walaupun begitu, jatuhnya harga timah di awal tahun 1985 telah memaksa Paz Estenssoro untuk mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan sekitar 20.000 pekerja tambang kehilangan pekerjaanya.

Kebijakannya tersebut telah membuat Paz Estenssoro gagal terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Walaupun demikian, model kebijakan New Economy Policy (NEP) yang dijalankan sebelumnya oleh Paz Estenssoro tetap diteruskan oleh penggantinya, Jaime Paz Zamora (1989-1993), hingga pada akhirnya mencapai klimaks menjadi suatu kebijakan neoliberal pada masa pemerintahan Sanchez de Lozada (1993-1997). Di bawah pemerintahan Gonzalo “Ghoni” Sanchez de Lazoda ini, sejumlah besar industri dan perangkat-perangkat publik diprivatisasi ketangan swasta.

Setelah sekian lama interaksi politik Bolivia didominasi oleh adu kekuatan kaum elit dan militer, pada akhirnya di awal tahun 2000 ledakan “people power” yang pertama mulai terlihat pada aksi protes massa yang terjadi di Cocahamba sehubungan dengan kebijakan privatisasi air yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai perang air atau water war ini muncul dari gerakan resisten golongan grassroots (akar rumput) terhadap peningkatan harga tarif air. Setelah sebelumnya pemerintah memberikan konsesi terhadap perusahaan multinasional Betchel untuk menangani administrasi sistem air Cocahamba . Mantan presiden Sanchez de Lozada terpilih kembali pada pemilihan umum 2002 namun mengalami penurunan dukungan setelah Lozada mengumumkan pemberlakuan pajak pendapatan baru yang dianggap sangat tidak adil bagi kaum miskin. Aksi protes terhadap pemberlakuan pajak ini berakhir dengan kerusuhan yang menyebabkan 31 orang meninggal pada tanggal 12 Februari 2003 . Puncak dari demonstrasi massa ini terjadi pada September 2003, ketika aksi mogok dan pemblokadean secara besar-besaran di wilayah La Paz guna menentang rencana Lozada untuk mengekspor gas ke wilayah Amerika Serikat melalui Chile telah berdampak dengan tewasnya kurang lebih 80 orang , dan akhirnya memaksa Lozada untuk turun dari kursi kepresidenan pada Oktober 2003. Lozada kemudian digantikan oleh wakilnya, Carlos Mesa. Mesa berusaha meredakan pergerakan massa dengan melakukan referendum berkaitan dengan isu sektor Hidrokarbon Bolivia. Referendum yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004 ini berujung pada pembentukan Hukum Hidrokarbon 2005 yang mengijinkan diberlakukannya peningkatan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di sektor Hidrokarbon Bolivia. 

Walaupun begitu, hukum ini masih dianggap sangat lemah oleh sebagian besar masyarakat Bolivia yang menuntut dilakukannya nasionalisasi secara penuh terhadap terhadap sektor Hidrokarbonnya . Hal inilah yang kemudian menyebabkan selama masa pemerintahannya yang singkat itu, berulang-ulang tersebar rumor akan dilakukannya kudeta atas Mesa . Berulang kali Mesa menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang terus menerus ditolak oleh kongres. Akhirnya setelah menghadapi rentetan demonstrasi massa yang menunutut mundurnya Mesa, maka pada bulan Juli 2005 Mesa digantikan oleh Eduardo Rodriguez Veltze, Ketua Mahkamah Agung Bolivia. Dengan melihat pada situasi politik yang tidak stabil, Rodriguez akhirnya memutuskan untuk mempercepat pemilihan umum Bolivia ke Desember 2005.

Pemilihan umum Desember 2005 diantisipasi secara luas sebagai suatu kesempatan bagi rakyat Bolivia untuk mengakhiri krisis pemerintahannya. Sebagai tambahan dari pemilihan presiden, senator dan kongres, rakyat Bolivia juga mendapatkan kesempatan pertama kalinya untuk memilih gubernur dari sembilan departemen Bolivia (Prefektur) . Pemilihan gubernur ini diharapkan dapat menghasilkan suatu desentralisasi kekuatan politik di Bolivia. Pada akhirnya dalam pemilihan umum 2005 tersebut Evo Morales, dari MAS berhasil memenangkan pemilihan umum dengan hasil suara sebesar 53.7% . Kemenangan tersebut telah menjadikan Evo Morales sebagai presiden pribumi pertama dalam sejarah Bolivia.

4. Hubungan antara ketiga Negara
1. Kemerdekaan Negara-negara Amerika Latin atas Spanyol (Persamaan Sejarah masa lalu)
Sejak dijajah oleh kaum conquistador dari Spanyol sekitar tahun 1500, benua yang kaya ini telah menjadi tempat penjarahan berbagai bangsa Eropa, terutama bangsa Spanyol, dengan membunuhi secara besar-besaran penduduk asli suku Indian di banyak wilayah. Kekuasaan secara despotik ini berlangsung lama sekali, sampai kira-kira 300 tahun, ketika pecah perang pembebasan dari penjajahan Spanyol. Tokoh besar dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan Spanyol ini adalah Simon Bolivar, yang juga dikenal dengan julukan “el libertador” (pembebas). Simon Bolivar ini memimpin perang di wilayah yang sekarang dinamakan Venezuela, dan juga membebaskan Ekuador, Peru dan Bolivia.

Perjuangan kemerdekaan di Amerika Latin utara dimulai pada tahun 1806. Bolívar memerangi Spanyol di Venezuela, Ekuador dan Kolombia selama beberapa tahun. Pada tahun 1822, akhirnya negara-negara bebas, dan Bolívar mengatur strateginya untuk kemerdekaan Peru. Perjuangan revolusioner untuk pembebasan ini berlangsung kira-kira selama 10 tahun. Cita-cita Simon Bolivar pada wakltu itu adalah membangun United States of Latin America, yang meliputi wialayah dari sungai Rio Grande sampai Tierra del Fuego di dekat kutub Selatan. United States of Latin America ini bertujuan untuk melawan kolonialisme dan memberikan persamaan hak bagi semua orang, termasuk orang-orang Indian yang kulit berwarna dan kaum budak yang berkulit hitam. Kemerdekaan atas Spanyol inilah salah satu langkah yang sangat baik bagi Venezuela, Kolombia maupun Bolivia untuk menjadi negara yang berdaulat dan memajukan perekonomian negaranya untuk mensejahterakan rakyatnya.

2. Kerjasama Ketiga Negara dalam Naungan Organisasi LAFTA
Sebagai negara yang tergabung dalam kawasan Amerika Latin, Kolombia, Venezuela dan Bolivia juga mendaftarkan diri mereka sebagai anggota LAFTA. Latin American Free Trade Area (LAFTA) yang dibentuk pada tahun 1960an melalui perjanjian yang ditandatangani di Montevideo, antara Argentina, Brazil, Chili, Meksiko, Paraguay, Peru dan Uruguay. Pada tahun 1970, Bolivia, Kolombia, Venezuela dan Ekuador ikut bergabung dan baru pada tahun 1999, Kuba ikut bergabung.

Tujuan utama dibentuknya LAFTA adalah untuk membentuk pasar bersama di Amerika Latin dan menawarkan potongan tarif diantara negara-negara anggota, menghapus semua kewajiban dan hambatan perdagangan dalam 12 tahun kedepan. Membentuk zona perdagangan bebas sama halnya seperti UNI Eropa dan NAFTA yang menciptakan hubungan regional yang saling menguntungkan.

Namun berbeda dengan kawasan Free Trade Area lainnya, mempunyai batasan, yakni itu hanya berlaku pada barang buka jasa dan tidak mengarah pada koordinasi kebijakan dalam aspek politik. Permasalahan yang muncul dalam LAFTA terkait dengan perbedaan kondisi kekuatan perekonomian domestik yang bisa membedakan negara-negara yang di kawasan ini dalam tiga klasifikasi. Pertama, kelompok negara-negara yang lebih maju yaitu : Argentina, Brazil, dan Chili. Kedua, kelompok negara-negara yang agak maju; Kolombia, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Terakhir, kelompok-kelompok negara kurang maju; Bolivia, Ekuador, dan Paraguay. Oleh karena itu, perdagangan bebas dianggap sebagai cara untuk meningkatkan interaksi perekonomian yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sehingga mampu keluar dari kondisi negara miskin.

LAFTA bertanggung jawab mengenai regulasi perdagangan perdagangan luar negeri mencakup regulasi tentang ukuran teknis, regulasi kesehatan dan keamanan, ukuran proteksi lingkungan hidup, ukuran quality control, ukuran lisensi otomatis, ukuran control harga, dan ukuran monopoli. Kesepakatan juga meliputi promosi perdagangan, komplementasi ekonomi, perdagangan agrikultur.

3. Pemutusan Hubungan Diplomatik Venezuela dengan Kolombia
Selain kerjasama yang terjadi antara negara Kolombia, Venezuela dan Bolivia, ada juga konflik yang terjadi yang mewarnai hubungan Bilateral antara ketiganya. Diantaranya adalah kasus Pemutusan Hubungan Diplomatik Venezuela atas Kolombia.

Kolombia menduga bahwa Venezuela sedang menyembunyikan Teroris, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dan Tentara Pembebasan Nasional (ELN) serta menjadi tuan rumah beberapa kamp-kamp pelatihan teroris di dekat wilayah perbatasan yang membagi kedua wilayah negara tersebut. Selama sesi luar biasa yang diselenggarakan di markas OAS di Washington pada hari Kamis tersebut, atas permintaan dari pemerintah Uribe, duta besar Kolombia untuk OAS, Luis Alfonso Hoyos, mempertunjukan televisi dan video foto yang diduga diambil dari komputer yang disita selama Invasi ilegal di wilayah Ekuador, 1 Maret 2008, yang mengakibatkan kematian pemimpin FARC Raul Reyes dan 12 warga negara lainya. Hoyos juga menunjukan beberapa display komputer-yang berisi peta dan foto-foto yang diduga anggota FARC, yang mana menurutnya diambil di dalam wilayah Venezuela.

Selama dua jam lamanya presentasi menjenukan itu, Hoyos menyerukan intervensi internasional untuk memeriksa tempat persembunyian di Venezuela dan memberikan ultimatum selama 30- hari kepada Venezuela. “Kolombia meminta anggota komisi internasional, termasuk semua anggota OAS, pergi ke Venezuela dan memeriksa masing-masing tempat persembunyian dan koordinat para teroris untuk melihat kebenarannya,” kata Hoyos.

Ia pun menambahkan, kami memberikan waktu selama 30 hari kepada pemerintah Venezuela, meskipun ia pun tidak menentukan apa yang akan terjadi sesudahnya. Hoyos juga menuduh pemerintah Venezuela memfasilitasi perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, serangan terhadap angkatan bersenjata Kolombia dan bahkan lebih jauh lagi menuduh Pemerintahan Chavez menunjukkan kekuasannya, merepresi kebebasan berekspresi, menghina pemerintah negara lain, dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Pada saat yang sama, Hoyos mengatakan bahwa pemerintah-nya enggan untuk mendengarkan atau menanggapi setiap tuduhan, penghinaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela. Posisi Kolombia merupakan gaung dari Washington, yang menuduh Venezuela menyembunyikan dan memberikan perlindungan kepada anggota FARC selama tujuh tahun yang lalu. Namun, pemerintah AS juga telah gagal membuktikan klaim tersebut, dan sering membuat laporan kontradiktif yang menunjukan kurangnya bukti yang kuat.

Setelah presentasi Kolombia dihadapan OAS, Presiden Chavez mengumumkan secara tegas akan retaknya hubungan Kolombia dan Venezuela. “Dengan sangat bersedih hati saya mengumumkan bahwa kita akan memutuskan semua hubungan dengan Kolombia. Kita tidak punya pilihan lain demi mempertahankan martabat dan kedaulatan kita.” Chavez juga memerintahkan pasukannya untuk mengamankan seluruh daerah perbatasan. “Saya telah memerintahkan agar melakukan siaga penuh di perbatasan kita. Uribe adalah mafia danpembohong, dan mampu melakukan apa saja “, katanya, mengingat bagaimana Uribe memerintahkan invasi di wilayah Ekuador pada tahun 2008 dan kemudian berbohong kepada Presiden Rafael Correa tentang apa yang telah terjadi.

Venezuela menuding Kolombia gagal menyelesaikan konflik internalnya sendiri, termasuk perang sipil 60 tahun lama yang telah berdampak negatif terhadap negara tetangga dengan kekerasan, dan perdagangan narkoba yang menyebar di perbatasan. Lebih dari 4 juta orang Kolombia, melarikan diri dari kekerasan di negara mereka, dan akhirnya tinggal di Venezuela sampai saat ini. Pertunjukan Kolombia nampaknya menjadi upaya provokasi perang terhadap Venezuela. Tahun lalu Colombia membuka wilayahnya untuk tujuh pangkalan militer AS, yang didasarkan pada kesepakatan yang menyatakan bahwa Angkatan Udara AS sangat diperlukan dalam rangka melakukan spektrum operasi militer penuh di seluruh Amerika Selatan, memerangi ancaman anti-pemerintah Amerika pemerintah di wilayah tersebut.