Studi kawasan Amerika (Venezuela, Bolivia, Kolombia)

Regionalisme merupakan bagian dari studi yang sangat erat keterkaitannya dengan Studi Kawasan (Area Studies). Secara praktis, konsep ini sering digunakan secara silih berganti dengan konsep Region/kawasan, subregional/subkawasan, atau subsistem. Devinisi Region atau kawasan sendiri, menurut Mansbaach dalam buku Regionalisme (Nurae ini, DKK) adalah “Pengelompokan regional yang diidentifikasikan dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi Internasional”.

Beberapa teoritis mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik. Pertama; negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. Kedua; mereka juga memiliki kemiripan sosiokultural. Ketiga; terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. Keempat; kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional dan kelima; adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Amerika Selatan adalah bagian dari benua Amerika yang berbatasan dengan Amerika Utara. Amerika Selatan diapit oleh samudera atlantik dan samudera pasifik. Kawasan Amerika Selatan adalah kawasan yang di lintasi garis khatulistiwa. Bagian Barat Amerika Selatan diliputi oleh pegunungan Andes yang juga membentang dari Utara ke Selatan. Sedangkan bagian Timur Amerika selatan mengalir air sungai Amazon dan diliputi oleh hutan lebat. Amerika selatan juga terkadang disebut dengan Amerika Latin karena negara yang ada di Amerika Selatan, hampir seluruhnya adalah negara bekas jajahan Spanyol, termasuk Venezuela, Kolombia dan Bolivia.

Venezuela merupakan negara pecahan Kolombia Pada tahun 1538, kota Santa Fe de Bogota didirikan oleh Gonzalo Jimenez de Quesada, dan secara resmi pada tahun 1717 menjadi ibukota dari “the Spanish Vice-Royalty of New Granada” yang wilayahnya meliputi Kolombia sekarang, serta Venezuela, Ekuador dan Panama. Pada tanggal 20 Juli 1810 Kolombia menyatakan kemerdekaannya dan pada tahun 1819 berubah nama menjadi Gran Colombia (dengan wilayah Venezuela, Kolombia dan Ekuador). kemudian tahun 1830 Kolombia merubah kembali nama negaranya pada menjadi Republica de Nueva Granada, lalu pada tahun 1857 menjadi Confederacion Granadia, dan pada tahun 1863 menjadi Estados Unidos de Kolombia hingga akhirnya pada tahun 1886 sampai sekarang menjadi Republica de Kolombia. Akhirnya muncullah negara-negara baru yang sudah independen dan terpecah dari kekuasaan Kolombia. Venezuela kemudian memerdekakan diri dan disusul dengan Ekuador. Sedangkan Panama tetap sebagai provinsi negara ini sampai tahun 1903. Dengan dukungan dari Amerika Serikat, Akhirnya Panama menjadi negara yang Independen dan untuk memudahkan Amerika Serikat melakukan pertukaran ataupun transaksi perdagangan, maka dibuatlah terusan Panama.

Sebagai salah satu regional yang memiliki sejarah masa lalu yang sama karena penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol, maka dibentuklah suatu wadah organisasi yang dapat memejukan kawasan Amerika Latin. Latin American Free Trade Area (LAFTA) yang dibentuk pada tahun 1960an melalui perjanjian yang ditandatangani di Montevideo, antara Argentina, Brazil, Chili, Meksiko, Paraguay, Peru dan Uruguay. Termasuk Kolombia, Venezuela, Bolivia, dan Ekuador ikut bergabung pada tahun 1970an. Sebagai anggota dari LAFTA, hubungan antara Kolombia, Venezuela dan Bolivia tidak hanya diwarnai dengan kerjasama yang terjalin antara ketiganya. Terkadang permasalahan pun muncul dalam hubungan bilateral satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, Makalah ini akan memfokuskan pembahasannya terhadap ketiga negara tersebut (Kolombia, Venezuela dan Bolivia), baik mengenai kerjasama yang terjalin maupun konflik yang terjadi diantara ketiga negara tersebut.

II. PEMBAHASAN

1.II Negara Kolombia

A. Sejarah Singkat

Kolombia berasal dari nama Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Pada tahun 1538, kota Santa Fe de Bogota didirikan oleh Gonzalo Jimenez de Quesada, dan secara resmi pada tahun 1717 menjadi ibukota dari “the Spanish Vice-Royalty of New Granada” yang wilayahnya meliputi Kolombia sekarang, serta Venezuela, Ekuador dan Panama.

Pada tanggal 20 Juli 1810 Kolombia menyatakan kemerdekaannya dan pada tahun 1819 berubah nama menjadi Gran Colombia (dengan wilayah Venezuela, Kolombia dan Ekuador) walaupun faktanya Venezuela dan Ekuador masih dalam jajahan Spanyol. Setelah Venezuela dan Ekuador menyatakan kemerdekaannya, Kolombia (dengan wilayah seperti saat ini) merevisis penamaan negaranya pada tahun 1830 menjadi Republica de Nueva Granada, lalu pada tahun 1857 menjadi Confederacion Granadia, dan pada tahun 1863 menjadi Estados Unidos de Kolombia hingga akhirnya pada tahun 1886 sampai sekarang menjadi Republica de Kolombia.

Sejak memperoleh kemerdekaannya, Kolombia merupakan negara yang tidak stabil dan sering terjadi pergolakan politik dan militer. Masing-masing kelompok militer maupun politik berusaha untuk mendapatkan kursi kekuasaan untuk memimpin Kolombia. Untuk mengatasi situasi buruk tersebut, pada 4 Agustus 1886 dibentuk sebuah konstitusi. Namun peristiwa dua kali perang saudara yang menimbulkan banyak korban, yaitu Perang Seribu Hari (1899 1902) dan "La Violencia" (1948 1958) merupakan bukti bahwa konstitusi tersebut tidak menjamin kestabilan dalam negeri Kolombia.

Keadaan ini mendorong pimpinan dua partai besar, yaitu Partai Liberal (Alberto Lleras Camargo) dan Partai Konservatif (Laureano Gomez) pada bulan Juni 1957 mengeluarkan suatu pernyataan yang terkenal dengan nama "Pact of Siege" yang antara lain menyetujui sistem bipartisan dalam suatu "Pemerintahan Front Nasional" dimana kedua partai sepakat untuk bergantian memegang jabatan presiden selama 12 tahun. Sejak tahun 1974 kedua partai bersaing secara langsung memperebutkan jabatan presiden.

B. Sistem Politik dan Pemerintahan

Kolombia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik yang demokratis. Konstitusi baru yang merupakan hasil pembahasan Mejelis Konstituante yang dirumuskan pada Desember 1990-Juli 1991 mengatur berbagai tugas dan fungsi pemerinah Pusat dan Daerah, lembaga-lembaga negara beserta hak dan kewajiban masing-masing lembaga. Untuk kepemimpinan di kolombia, sejak tahun 1974 dipimpin oleh seorang presiden yang didampingi oleh wakil presiden. Presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun berdasarkan pemungutan suara rakyat secara langsung dan rahasia. Terhitung sejak tahun 2005, Presiden dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Wakil presiden dipilih berdasarkan pemungutan suara rakyat pada waktu dan cara yang sama dengan Pemilu Presiden dan dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.

2.II Negara Venezuela

A. Sejarah Singkat

Republik Bolivar Venezuela (bahasa Spanyol: República Bolivariana de Venezuela) adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brasil di selatan, dan Kolombia di barat. Di lepas pantai Venezuela juga terdapat negara-negara Karibia, yaitu Aruba, Antillen dan Trinidad dan Tobago. Republik Federal Venezuela membawahi 23 negara bagian, satu distrik ibukota (Caracas) dan satu federal dependency yang terdiri dari 11 grup kepulauan yang dikontrol secara federal. Secara totalitas, 11 grup kepulauan ini terdiri dari 72 buah pulau individual.

Wilayah Venezuela saat ini pada awalnya dihuni oleh para penduduk asli yang pemukimannya masih bisa ditemukan di beberapa daerah. Suku Ya̧nomamö atau Yanomamɨ adalah sekelompok suku asli yang menempati wilayah hutan hujan Amerika Selatan. Mereka tinggal di wilayah hutan hujan Amazon (di sepanjang dataran rendah Sungai Orinoco hingga Sungai Guyana), diantara perbatasan Brazil dan Venezuela. Karena wilayah tempat tinggal mereka sangat terpencil dan tak terjangkau, mereka sedikit diketahui oleh dunia luar sebelum datangya bangsa Eropa. Sedangkan Ya̧nomamö sendiri berarti manusia dalam bahasa Yanomamo.

Venezuela diduduki oleh Spanyol pada tahun 1500–1810. Perjuangan pergerakan kemerdekaan dimulai tahun 1797 yang dipimpin antara lain oleh Simon Bolivar dan Francisco de Miranda. Tanggal 5 Juli 1811, Francisco de Miranda memproklamasikan kemerdekaan Venezuela. Namun secara de facto kemerdekaan baru dicapai pada tahun 1823 setelah Spanyol resmi meninggalkan Venezuela. Pada era kekuasaan Simon Bolivar, tahun 1819–1830, Venezuela tergabung dalam Gran Colombia bersama Kolombia, Ekuador, Peru dan Bolivia. Tahun 1830, dibawah pimpinan Jenderal Jose Antonio Paez, Venezuela memisahkan diri dari Gran Colombia dan menjadi republik. Pada saat Gran Colombia berakhir, Venezuela memasuki periode negara merdeka baru dengan nama resmi State of Venezuela dan kemudian Republik Venezuela hingga tahun 1863 menjadi United States of Venezuela. Sesuai dengan Konstitusi tahun 1953 berubah menjadi Republik Venezuela. Dalam 40 tahun pertama, Venezuela mengalami destabilisasi politik dan terjebak dalam sistem pemerintahan diktator mulai tahun 1870 sampai dengan jatuhnya diktator terakhir Jenderal Perez Girmenez pada tanggal 23 Januari 1958. Sejak saat itu Venezuela menikmati sistem demokrasi sampai dengan saat ini.

Venezuela adalah negeri yang memiliki kandungan minyak bumi sangat besar dan menjadi pengekspor minyak terbesar di Amerika Selatan. Bahkan diprediksi cadangan minyak yang terdapat di Venezuela adalah cadangan minyak terbesar di dunia yang belum diekplorasi. Hampir 90% pendapatan pemerintah berasal dari penjualan minyak. Venezuela mengalami kejayaan pada tahun 1976 dengan menasionalisasi industri minyak. Industri minyak dikembangkan oleh Juan Vicente Gomez sejak 1908-1935 setelah cadangan minyak dalam jumlah besar ditemukan di Maracaibo tahun 1917. Pada waktu itu pendapatan nasional melambung karena harga minyak yang tinggi. Akan tetapi pada tahun 1980 ekonomi nasional mulai merosot karena jatuhnya harga minyak.

Secara umum, luas wilayah Venezuela mencapai 912 ribu Km2. Namun, negara yang berbatasan dengan Brasil, Kolombia, dan Guyana ini memiliki jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa (data KBRI;2010). Dari total populasi itu, mayoritas warganya menganut agama Katolik Roma. Jumlahnya mencapai 96 persen atau sekitar 24,7 juta jiwa. Sementara itu, pemeluk Kristen Protestan berkisar sekitar 400 ribu jiwa. Kemudian, agama lainnya, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi, sebanyak 2% persen. Pemeluk agama Islam tercatat sebanyak 0,5% dari seluruh penduduk Venezuela atau sekitar 127 ribu jiwa.

B. Sistem Pemerintahan Venezuela

Selama hampir setengah abad 20, Venezuela dipimpin orang kuat dari kelompok militer yang mengandalkan industri perminyakan dan menerima sedikit reformasi sosial. Pemerintahan pertama yang terpilih secara demokratis terjadi pada 1959. Barulah di abad ke-20 Venezuela memasuki ranah demokrasi borjuis dan pergerakan demokratik mulai memuncak di sekitar tahun 1950-an. Semangat demokrasi borjuis sudah menyebar di Venezuela saat itu, namun tetap saja korupsi, birokratisasi, dan pelanggaran HAM sulit untuk dihilangkan. Hal ini tentu saja berimbas buruk terhadap massa rakyat Venezuela.

Venezuela menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal multi partai. Partai-partai besar di Venezuela antara lain: Partai Sosialis Bersatu Venezuela (Partido Socialista Unida de Venezuela), Partai Un Nuevo Tiempo (UNT), Partai Accion Democratica (AD), Partai Sosial Demokrat Kristen (Copei), Partai Patria Para Todos (PPT) dan Partai Movimiento al Socialismo (MAS). Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 6 tahun . Presiden dapat dipilih kembali secara berturut-turut.

C. Masalah internal Venezuela : Kepemimpinan Chaves dan Revolusi Bolivarian :

Seperti yang telah dikatakan di atas, Venezuela adalah negeri yang kaya. Rezim yang berkuasa pada periode 1960-an dan 70-an bersedia dan sanggup menjalankan program-program populis karena booming harga minyak dunia di masa tersebut. Mereka mulai panik ketika harga minyak jatuh. Venezuela mulai terjerat hutang luar negeri dan semakin terjerumus kedalam liberalisasi ekonomi dunia. Sampai tahun 1998 hutang luar negerinya telah mencapai US$ 25 miliar, ditambah defisit anggaran US$ 6 miliar. Standar hidup rakyat mulai merosot.

Puncaknya tahun 1989, meledak lah kerusuhan dan penjarahan. Carlos Andres Perez dari partai Aksi Demokratik (AD) yang terpilih menjadi presiden di tahun 1989 mulai tidak dipercaya. Presiden Carlos Andres Perez pun memerintahkan polisi dan tentara untuk menembaki rakyat dengan peluru tajam. Jumlah korban yang berjatuhan diprediksi mencapai 3.000 jiwa. Ini adalah sejarah kelam dalam perjalanan sejarah Venezuela dan menjadi awal dari Revolusi Bolivarian. Peristiwa berdarah tersebut dikenal dengan Peristiwa Caracazo.

Terinspirasi oleh Simon Bolivar, seorang tokoh pembebasan yang memperjuangkan kemerdekaan Venezuela dari penjajahan Spanyol dan menyatukan Amerika Latin, sebuah kelompok perwira junior yang berpangkat kapten membentuk pergerakan “Revolusioner Bolivarian” (MBR-200). Kelompok ini terdiri dari Felipe Acosta Carlos, Jesus Urdaneta Hernandez, Rafael Baduel, dan Hugo Chavez Frias. Mereka berkomitmen membentuk gerakan revolusioner untuk membebaskan Venezuela dari belenggu penindasan dan kapitalisme. Gerakan MBR-200 dimulai dalam bentuk kelompok diskusi, tetapi kemudian mereka berinisiatif untuk merancang sebuah kudeta.

Pada tanggal 27 November 1992, MBR-200 meluncurkan pemberontakan militer mereka. Namun percobaan kudeta mereka mampu dipatahkan. Pada saat percobaan kudeta militer tersebut, tidak ada dukungan dari rakyat pekerja sama sekali. Rakyat pekerja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak dimobilisasi sama sekali karena mereka tidak tahu apakah kudeta ini adalah progresif atau reaksioner, maka mereka diam saja. Ketika kudeta MBR-200 kemudian dipatahkan dan terungkap bahwa kudeta ini punya maksud progresif. Hugo Chavez lalu dilihat sebagai simbol perjuangan oleh rakyat miskin. Ia dianggap sebagai pahlawan anti korupsi karena berani melawan pemerintahan yang korup.

Namun percobaan kudeta militer yang dilakukan oleh MBR-200 bukanlah jalan terbaik untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan rakyat. Kudeta militer yang dilakukan Chavez lewat MBR-200 bukanlah sebuah langkah revolusioner. Hal itu lebih cenderung kepada petualangan politik sekelompok perwira militer daripada revolusi. Dalam terminologi Marxisme, apa yang disebut dengan proses revolusi adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan massa rakyat pekerja terhadap kaum kapitalis-borjuis, dimana kaum proletariat atau massa rakyat kelas bawah menjadi motor penggerak dari revolusi tersebut dan terjun aktif dalam politik. Chavez mengakui kesalahannya ini dan menyadari bahwa revolusi tidak ada artinya tanpa gerakan massa rakyat.

Ketidakhadiran sebuah organisasi yang bisa menggalang aksi massa memang sering menimbulkan petualangan-petualangan politik dan militer dari mereka yang jujur ingin membebaskan rakyat. Akhirnya Hugo Chavez yang berusaha menjadi simbol perjuangan kelas bawah pun dipenjara. Menjelang pemilu tahun 1993 di Venezuela, para politisi menggunakan isu-isu populis untuk meraih dukungan rakyat. Bahkan kudeta militer yang terjadi di tahun 1992 menjadi isu yang diangkat ke permukaan untuk mendongkrak perolehan suara. Pemilu 1993 mengantarkan Rafael Caldera lewat partainya (COFEI) meraih kursi kepresidenan. Ia mendapat dukungan dari partai-partai kiri, sosial-demokrat, dan kelompok sayap kanan-tengah.

Di tahun 1994, Caldera membebaskan mereka yang terlibat dalam percobaan kudeta tahun 1992, termasuk Hugo Chavez. Oleh karena Caldera diwarisi pemerintahan yang bobrok dari masa kepemimpinan sebelumnya, kondisi perekonomian Venezuela semakin tidak stabil akibat krisis di tahun 1994 yang membuat gejolak di massa rakyat. Krisis kapitalisme di Venezuela semakin dalam dan memaksa Bank Sentral Venezuela menyelamatkan sedikitnya 14 bank yang bangkrut. Di sisi lain, pemasukan keuangan pemerintah semakin menurun drastis karena harga minyak yang terjun bebas. Walau pemilu telah menghasilkan kepemimpinan baru, namun rezim belum berubah. Caldera, beserta kelompok-kelompok kiri yang mendukung pemerintahannya tidak memiliki alternatif untuk membebaskan massa rakyat dari krisis. Untuk menutupi defisit yang dialami, maka pemerintahan Venezuela, di bawah kepemimpinan Rafael Caldera melanjutkan kebijakan-kebijakan seperti yang diarahkan oleh IMF. Perusahaan-perusahaan milik negara diprivatisasi dalam jumlah yang lebih besar, salah satunya yaitu perusahaan besi dan baja SIDOR (Orinoco Steel).

Sejak dibebaskan dari tahanan, Chavez bersama MBR-200 kemudian bergerak pelosok-pelosok negeri untuk menghimpun kekuatan rakyat dengan membentuk komite-komite Bolivarian dan menyerukan pembentukan Majelis Konstituante. Bersama gerakannya, Chavez melakukan program-program yang tersusun secara sistematis untuk mengetahui harapan dan keinginan massa rakyat serta melakukan kerja-kerja nyata untuk mengubah kondisi massa rakyat.

Pada tahun 1996-1997 sebuah survey dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepopuleran Chavez di mata massa rakyat. Dan ternyata 70% dari hasil survey menunjukan bahwa massa rakyat menginginkan Chavez maju menjadi kandidat presiden. Keyakinan Chavez semakin besar untuk maju menjadi kandidat presiden. Ia menginginkan agar massa rakyat benar-benar berdaulat dan memiliki kekuasaan. Ditambah lagi dua partai dominan (COPEI dan AD) semakin tidak dipercayai oleh rakyat karena tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi dan ketergantungan terhadap kapitalisme AS.

Dengan berbekal hasil survey tersebut, MBR-200 kemudian dengan sangat percaya diri memutuskan untuk maju dalam Pemilu 1998. Sebagai kendaraan politik di tahun yang sama mereka membentuk partai baru yang dinamakan Pergerakan Republik Kelima (Movimiento V [Quinta] República, MVR). Partai ini mengusung ideologi Bolivarianisme , sebuah ide populis pro-rakyat miskin dengan figur Simon Bolivar, sang pembebas Amerika Latin. Dengan mengangkat isu anti kemiskinan dan anti korupsi, Chavez mampu meraih 56% suara dan memenangkan Pemilu 1998. Kemenangan ini disambut dengan suka cita oleh rakyat miskin Venezuela.

Setelah kemenangan pada pemilu tersebut, banyak yang harus dilakukan oleh pemerintahan Chavez. Ia segera mengusulkan sebuah referendum untuk mengadakan pemilihan anggota majelis tahun 1999 yang, nantinya, bertugas menyusun konstitusi yang baru. Konstitusi baru itu lah yang memberi dia legitimasi untuk menjalankan program-program revolusinya. Chavez menargetkan Majelis Konstituante akan menyelesaikan rancangan konstitusi baru dalam jangka waktu enam bulan. Di bulan Desember 1999, rancangan konstitusi baru telah selesai dan dilakukan pemungutan suara untuk menyetujui konstitusi itu. Untuk pertama kalinya rakyat miskin Venezuela dapat menentukan konstitusi mereka sendiri. Sebanyak 71,8% suara dari anggota Majelis Konstituante menyetujui konstitusi tersebut. Konstitusi baru, menjanjikan harapan besar bagi massa rakyat. Demokrasi partisipatoris menjadi wacana baru yang berkembang di seantero Venezuela. Massa rakyat mulai bergeliat untuk turut aktif dalam membangun negeri menuju sistem alternatif. Namun perekonomian Venezuela masih terjebak dalam bayang-bayang kapitalisme. Hal inilah yang menjadi penyebab utama belum pulihnya perekonomian Venezuela. Selain itu, Chavez juga pada saat itu masih mengandalkan kolaborasi kelas. Kaum borjuis masih diberi ruang untuk turut berpartisipasi dalam membangun revolusi Bolivarian.

November 2000, lewat Majelis Nasional, Chavez menerbitkan undang-undang Ley Habilitante. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada presiden untuk mengeluarkan dekrit dalam jangka waktu satu tahun. Sampai di tahun 2001, melalui dekrit itu, Chavez menerbitkan 49 undang-undang yang berpihak pada buruh, tani, nelayan, dan kaum miskin tanah.

Dari 49 UU tersebut itu, ada tiga undang-undang yang benar-benar membuat gusar kaum kapitalis Venezuel. Pertama, undang-undang pertanahan, termasuk reformasi agraria. Undang-undang itu bermaksud menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani miskin. Pemerintah akan membatasi kepemilikan tanah perusahaan-perusahaan swasta dan tuan tanah besar. Selain itu, pemerintah juga mendayagunakan tanah-tanah lebih dan tanah-tanah yang tidak berpenghuni, bahkan eksplorasi tanah untuk kebutuhan massa rakyat yang tidak memiliki tanah. Kedua, adalah undang-undang minyak yang meningkatkan pajak terhadap investor asing yang beroperasi di sektor minyak bumi dan gas dari 16,6% ke 30%. Sektor minyak dan gas mencakup 80% ekspor Venezuela dan 50% pendapatan negara. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa negara harus memiliki minimum 51% saham dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas, dan negara harus memperoleh royalti 30% dari semua gas dan minyak yang diekstrak dari Venezuela. Ketiga, adalah undang-undang perikanan yang melarang penggunakan kapal trawl besar dalam area 500 meter dari pesisir pantai. UU ini jelas melindungi nelayan kecil yang kerap tidak mampu bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan besar yang meraup semua ikan dan menghancurkan ekosistem laut.

Tidak mengejutkan kalau kelas kapitalis Venezuela segera merasa terancam oleh undang-undang ini, secara ekonomi dan secara politik. Secara ekonomi karena selama berpuluh-puluh tahun kelas kapitalis Venezuela telah mengantongi milyaran dolar dari kepemilikan tanah mereka, dari kendali mereka atas minyak dan gas, dan dari penangkapan ikan. Secara politik karena undang-undang ini menguatkan rakyat miskin dan membuat Chavez semakin popular di mata kaum buruh, tani, nelayan, dan miskin kota. Kontradiksi kelas semakin menajam walaupun Chavez terus menyerukan kolaborasi antar kelas.

Selanjutnya, Pada 9 April 2002 lalu, sebuah peristiwa kudeta kembali terjadi. Militer yang pro kapitalis kemudian menculik Hugo Chavez dan Pedro Carmonas pemimpin Asosiasi Pemilik Perusahaan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden baru beserta kroni-kroninya dengan secarik kertas dan sebuah pena membubarkan parlemen Venezuela yang terpilih secara demokratis. 13 April 2002, Istana Presiden Milaflores telah dipenuhi oleh massa rakyat yang mendukung Chavez. Mereka menuntut kembalinya Chavez. Berita perlawanan ini meyakinkan para tentara bahwa Chavez masih didukung oleh rakyat. Sebelumnya mereka ragu akan apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah menyaksikan keteguhan hati dari perlawanan rakyat, maka tentara pun dengan tegas mendukung Chavez.

Para tentara yang pro-Chavez segera mengambil alih istana Milaflores dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi yang sebelumnya berpesta dengan keberhasilan kudeta mereka, dengan segera disadarkan oleh amarah jutaan rakyat dan tentara. Mereka segera ditahan. Pada malam hari tentara menjemput Chavez dari lokasi penahanan ke istana Milaflores dengan menggunakan helikopter. Jutaan rakyat bersorak sorai, dengan air mata kebahagiaan, menyambut kembalinya presiden mereka. Untuk pertama kalinya mereka membuat sejarah, yakni menggagalkan kudeta yang sudah begitu sering terjadi di Amerika Latin. Tidak bisa dilukiskan situasi yang begitu revolusioner di antara massa rakyat pada saat itu.

Paska peristiwa itu, di bulan yang sama Chavez membentuk tim investigasi untuk menelusuri dan mengusut masalah itu. Beberapa hasil investigasi menyebutkan keterlibatan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan CIA dalam kudeta itu. Diperkirakan sebanyak $700,000 uang yang diterima kelompok oposisi dari AS. Uang itu diberikan sebelum kudeta terjadi pada bulan April 2002. Selain itu, pemerintahan Spanyol diindikasikan ikut terlibat dalam menyokong kudeta itu.

Kaum borjuis tidak segan-segan membubarkan semua institusi demokrasi ketika mereka merebut kekuasaan. Namun Chavez justru setelah diselamatkan oleh massa rakyat mengambil kebijakan yang lunak terhadap kaum oposisi. Dia tidak mengadili para pelaku kudeta, bahkan dalam kerangka demokrasi borjuasi. Dia justru menyerukan rekonsiliasi. Ini membuat kecewa cukup banyak rakyat yang mengharapkan satu tindakan tegas dari pemerintahan mereka. Namun peristiwa kudeta April 2002 ini menjadi satu momen yang menggoncang kesadaran rakyat pekerja Venezuela dan membuat mereka percaya diri. Laju Revolusi Venezuela semakin kuat. Massa semakin teradikalisasi, dan ini membuat Chavez juga semakin radikal, hingga pada tahun 2005 dia dengan tegas menyatakan bahwa tujuan Revolusi Bolivarian adalah sosialisme.

3.II. Negara Bolivia

a. Sejarah Singkat

Bolivia merupakan bagian dari kawasan Amerika Latin yang terletak di bagian tengah Amerika Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1,098,580 km2. Bolivia berbatasan langsung dengan Brazil (di bagian utara dan timur),Paraguay (di bagian selatan), Peru dan Chile (di bagian barat). Sejak tahun 1530 hingga tanggal 6 Agustus 1825. Bolivia merupakan wilayah jajahan Spanyol. Melemahnya kekuatan Spanyol pada masa perang melawan Napoleon mendorong dideklarasikannya kemerdekaan Bolivia pada tahun 1809, yang diikuti oleh pembentukan Republik Bolivia pada 6 Agustus 1825 .

Melalui sejumlah perang dan negosiasi, bolivia kehilangan hampir setengah dari wilayah teritorinya yang notabene merupakan bagian-bagian wilayah yang cukup signifikan. Bolivia kehilangan satu-satunya akses ke wilayah lautan (landlock) akibat kekalahan atas Chile dalam perang pasifik (1879-1882), kemudian wilayah Acre yang kaya akan karet akibat peperangan dengan Brazil di tahun 1903. Wilayah Chaco yang kaya akan minyak juga jatuh ke tangan Paraguay akibat dari kekalahan Brazil dalam Perang Chaco (1932-1935) . Secara demografis, distribusi etnik Bolivia diestimasikan terdiri dari 56-70% komunitas lokal (pribumi), dan sekitar 30-42% keturunan bangsa Eropa dan juga campuran . Komunitas terbesar adalah suku Aymara, Quechua, dan Guarani. Sedangkan sisanya merupakan bangsa-bangsa pendatang dan campuran seperti bangsa-bangsa keturunan Jerman, Yugoslavia, Asia, Timur Tengah dan minoritas lainnya.

Walaupun mayoritas penduduk bolivia merupakan keturunan pribumi, Bolivia masih dikategorikan sebagai negara yang paling tidak terintegrasi di Amerika Latin . Kelemahan fundamental ini pada dasarnya tidak saja disebabkan oleh kenyataan sejarah Bolivia yang menunjukkan belum adanya kebijakan khusus dari pemerintahan Bolivia yang ditukan secara serius guna menyatukan rakyat Bolivia. Faktor struktur wilayah bolivia yang sangat berfraksi dan dipisahkan oleh penghalang-penghalang geografis pada dasarnya juga cukup berkontribusi besar dalam menyebabkan terbentuknya identitas lokal yang sangat tinggi di masing-masing wilayah. Pembangunan infrastrurktur inter-regional yang masih sangat minim dan cenderung dipusatkan pada infrastruktur pendukung aktivitas eksport pada dasarnya telah menunjukkan minimnya upaya pemerintah dalam upaya memupuk rasa kesatuan antara rakyat Bolivia .

B. Sistem Pemerintahan di Bolivia

Saat ini Bolivia berbentuk Republik Demokratik, dengan berpegang pada konstitusi yang telah disempurnakan pada tahun 1994. Seperti negara demokratik pada umumnya, struktur pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Bolivia dibagi kedalam kekuasaan eksekutif, judikatif, dan legislatif. Sebagai pemegang kekuasaan dalam badan eksekutif, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap aktivitas diplomatik, pembentukan kebijakan ekonomi, dan memimpin angkatan bersenjata negara.

Kekuasaan legislasi dipegang oleh kongres bikameral Boliviayang terdiri dari 27 anggota senat dan 130 anggota Dewan Perwakilan Rakyat . Kekuasaan legislatif pada dasarnya sangat terbatas: khusus untuk memperdebatkan, menyetujui ataupun menolak legislasi yang diinisiasikan oleh eksekutif untuk kemudian berlaku menjadi suatu hukum yang sah. Untuk sistem judisial, bolivia memiliki sebuah Mahkamah Agung, pengadilan distrik untuk tiap departemen dan juga pengadilan lokal dan provinsial untuk mengatasi kasus-kasus yang kecil. Jaksa-jaksa dalam Mahkamah Agung dipilih langsung oleh presiden dengan persetujuan dari kongres untuk sekali masa jabatan selama 10 tahun. Berdasarkan keputusan Kongres tahun 1989,wilayah bolivia dibagi-bagi kedalam sembilan departemen wilayah yaitu La Paz, Santa Cruz, Chocabamba, Potosi, Chuquicasa, Oruro, Tarija, Beni dan Pando dengam La Paz sebagai ibu kota negaranya. Selain terbagi kedalam sembilan departemen, wilayah Bolivia dibagi-bagi lagi menjadi 94 profinsi dan 312 wilayah distrik.

Dalam bidang politik, Bolivia memiliki sistem multi partai dengan struktur yang cenderung sangat terfragmentasi: terbukti dari banyaknya partai yang direpresentasikan dalam kongres Bolivia. Walau memiliki banyak partai, namun pada dasarnya hanya terdapat tiga partai yang mendominasi yaitu Nationalist Revolutionary Movement (MNR), Nationalist Democratic Action (ADN), and Movement of the Revolutionary Left (MIR).

C. Revolusi Bolivia

Revolusi yang diinisiasikan oleh MNR ini pada dasarnya merupakan hasil dari kombinasi dari beberapa faktor yang yang diantaranya adalah krisis yang terjadi di industri pertambangan dan juga perubahan demografis yang mendorong semakin vokalnya golongan pribumi Bolivia. Faktor-faktor tersebut pada perkembangannya telah mendorong semakin menguatnya pengaruh sosio-populis di Bolivia . Menguatnya gerakan populis ini telah membawa dampak yang cukup besar bagi sitem sosial dan politik Bolivia, seperti penginisiasian sistem referendum secara universal, penyebaran pendidikan bagi penduduk desa, nasionalisasi sektor pertambangan dan juga perintisan program reformasi agraria . Walaupun revolusi 1952 ini memang diakui telah membawa beberapa perubahan terhadap sistem bernegara di Bolivia, namun pada perkembangannya dampak dari revolusi ini cenderung masih sangat terbatas. Perubahan yang berusaha disebarkan oleh revolusi ini masih kurang mampu untuk mengatasi struktur masyarakat yang memiliki tingkat rasisme yang kental, hirarki sosial dan juga kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi . Adanya perpecahan internal dan juga ketergantungan yang semakin meningkat dari pemerintahan MNR terhadap kekuatan militer telah berkontribusi pada semakin melemahnya pemerintahan sipil MNR, hingga akhirnya pemerintahan militer berhasil menjatuhkan pemerintahan sipil dari Presiden Victor Paz Estenssoro di tahun 1964.

Sejak dijalankannya kudeta terhadap pemerintahan Paz Estenssoro pada tahun 1964, Bolivia dikuasai oleh rezim otoriter militer sampai dengan tahun 1982. Perjalanan rezim militer ini pada perkembangannya dicirikan oleh pergantian kebijakan secara radikal, rentetan aksi kudeta dan kudeta balasan dan meningkatnya tindak korupsi dalam badan pemerintahan. Situasi yang buruk tersebut berusaha ditangani oleh koalisi pemerintahan militer dan MNR dengan menaikan Jenderal Hugo Benzer keatas kursi kepresidenan. Walau pada awalnya Banzer sempat mengikutsertakan pihak sipil dalam pemerintahan, namun pada perkembangannya Banzer memutuskan untuk mengganti semua tokoh sipil dengan militer dan secara radikal menghentikan semua aktivitas politik di Bolivia. Meski cenderung sangat represif dalam hal kebebasan politik, pemerintahan militer Banzer terbukti dapat mengembalikan kestabilan politik dan ekonomi di Bolivia.

Walaupun demikian, pengeksalasian aksi kekerasan dan meningkatnya tuntutan terhadap kebebasan politik tetap menimbulkan mosi ketidakpuasan massa dan menyebabkan pemerintahan militer pun menjadi sangat tidak stabil. Kudeta dan Kudeta balasan terus mewarnai pemerintahan penerus Banzer. Hingga pada akhirnya, kekacauan yang dibawa oleh pemerintahan Garcia Meza telah mendorong pihak militer untuk mengembalikan kekuasaan pada pihak sipil di tahun 1982 .

D. Perjalanan Menuju Demokrasi

Setelah kurang lebih duapuluh tahun lamanya Bolivia berada dalam kekuasaan militer, akhirnya pada tahun 1982, pemerintahan dikembalikan ketangan sipil. Pemerintahan sipil yang baru ini cenderung memulai dengan dasar yang sulit, secara khusus akibat kekacauan politik dan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerinthan sebelumnya. Baru pada masa pemerintahan Paz Estenssoro yang kedualah (1985-1989) situsi politik dan ekonomi mulai membaik, dan campur tangan militer pun berhasil ditekan secara minimal.Walaupun begitu, jatuhnya harga timah di awal tahun 1985 telah memaksa Paz Estenssoro untuk mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan sekitar 20.000 pekerja tambang kehilangan pekerjaanya.

Kebijakannya tersebut telah membuat Paz Estenssoro gagal terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Walaupun demikian, model kebijakan New Economy Policy (NEP) yang dijalankan sebelumnya oleh Paz Estenssoro tetap diteruskan oleh penggantinya, Jaime Paz Zamora (1989-1993), hingga pada akhirnya mencapai klimaks menjadi suatu kebijakan neoliberal pada masa pemerintahan Sanchez de Lozada (1993-1997). Di bawah pemerintahan Gonzalo “Ghoni” Sanchez de Lazoda ini, sejumlah besar industri dan perangkat-perangkat publik diprivatisasi ketangan swasta.

Setelah sekian lama interaksi politik Bolivia didominasi oleh adu kekuatan kaum elit dan militer, pada akhirnya di awal tahun 2000 ledakan “people power” yang pertama mulai terlihat pada aksi protes massa yang terjadi di Cocahamba sehubungan dengan kebijakan privatisasi air yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai perang air atau water war ini muncul dari gerakan resisten golongan grassroots (akar rumput) terhadap peningkatan harga tarif air. Setelah sebelumnya pemerintah memberikan konsesi terhadap perusahaan multinasional Betchel untuk menangani administrasi sistem air Cocahamba . Mantan presiden Sanchez de Lozada terpilih kembali pada pemilihan umum 2002 namun mengalami penurunan dukungan setelah Lozada mengumumkan pemberlakuan pajak pendapatan baru yang dianggap sangat tidak adil bagi kaum miskin. Aksi protes terhadap pemberlakuan pajak ini berakhir dengan kerusuhan yang menyebabkan 31 orang meninggal pada tanggal 12 Februari 2003 . Puncak dari demonstrasi massa ini terjadi pada September 2003, ketika aksi mogok dan pemblokadean secara besar-besaran di wilayah La Paz guna menentang rencana Lozada untuk mengekspor gas ke wilayah Amerika Serikat melalui Chile telah berdampak dengan tewasnya kurang lebih 80 orang , dan akhirnya memaksa Lozada untuk turun dari kursi kepresidenan pada Oktober 2003. Lozada kemudian digantikan oleh wakilnya, Carlos Mesa. Mesa berusaha meredakan pergerakan massa dengan melakukan referendum berkaitan dengan isu sektor Hidrokarbon Bolivia. Referendum yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004 ini berujung pada pembentukan Hukum Hidrokarbon 2005 yang mengijinkan diberlakukannya peningkatan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di sektor Hidrokarbon Bolivia. 

Walaupun begitu, hukum ini masih dianggap sangat lemah oleh sebagian besar masyarakat Bolivia yang menuntut dilakukannya nasionalisasi secara penuh terhadap terhadap sektor Hidrokarbonnya . Hal inilah yang kemudian menyebabkan selama masa pemerintahannya yang singkat itu, berulang-ulang tersebar rumor akan dilakukannya kudeta atas Mesa . Berulang kali Mesa menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang terus menerus ditolak oleh kongres. Akhirnya setelah menghadapi rentetan demonstrasi massa yang menunutut mundurnya Mesa, maka pada bulan Juli 2005 Mesa digantikan oleh Eduardo Rodriguez Veltze, Ketua Mahkamah Agung Bolivia. Dengan melihat pada situasi politik yang tidak stabil, Rodriguez akhirnya memutuskan untuk mempercepat pemilihan umum Bolivia ke Desember 2005.

Pemilihan umum Desember 2005 diantisipasi secara luas sebagai suatu kesempatan bagi rakyat Bolivia untuk mengakhiri krisis pemerintahannya. Sebagai tambahan dari pemilihan presiden, senator dan kongres, rakyat Bolivia juga mendapatkan kesempatan pertama kalinya untuk memilih gubernur dari sembilan departemen Bolivia (Prefektur) . Pemilihan gubernur ini diharapkan dapat menghasilkan suatu desentralisasi kekuatan politik di Bolivia. Pada akhirnya dalam pemilihan umum 2005 tersebut Evo Morales, dari MAS berhasil memenangkan pemilihan umum dengan hasil suara sebesar 53.7% . Kemenangan tersebut telah menjadikan Evo Morales sebagai presiden pribumi pertama dalam sejarah Bolivia.

4. Hubungan antara ketiga Negara

1. Kemerdekaan Negara-negara Amerika Latin atas Spanyol (Persamaan Sejarah masa lalu)

Sejak dijajah oleh kaum conquistador dari Spanyol sekitar tahun 1500, benua yang kaya ini telah menjadi tempat penjarahan berbagai bangsa Eropa, terutama bangsa Spanyol, dengan membunuhi secara besar-besaran penduduk asli suku Indian di banyak wilayah. Kekuasaan secara despotik ini berlangsung lama sekali, sampai kira-kira 300 tahun, ketika pecah perang pembebasan dari penjajahan Spanyol. Tokoh besar dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan Spanyol ini adalah Simon Bolivar, yang juga dikenal dengan julukan “el libertador” (pembebas). Simon Bolivar ini memimpin perang di wilayah yang sekarang dinamakan Venezuela, dan juga membebaskan Ekuador, Peru dan Bolivia.

Perjuangan kemerdekaan di Amerika Latin utara dimulai pada tahun 1806. Bolívar memerangi Spanyol di Venezuela, Ekuador dan Kolombia selama beberapa tahun. Pada tahun 1822, akhirnya negara-negara bebas, dan Bolívar mengatur strateginya untuk kemerdekaan Peru. Perjuangan revolusioner untuk pembebasan ini berlangsung kira-kira selama 10 tahun. Cita-cita Simon Bolivar pada wakltu itu adalah membangun United States of Latin America, yang meliputi wialayah dari sungai Rio Grande sampai Tierra del Fuego di dekat kutub Selatan. United States of Latin America ini bertujuan untuk melawan kolonialisme dan memberikan persamaan hak bagi semua orang, termasuk orang-orang Indian yang kulit berwarna dan kaum budak yang berkulit hitam. Kemerdekaan atas Spanyol inilah salah satu langkah yang sangat baik bagi Venezuela, Kolombia maupun Bolivia untuk menjadi negara yang berdaulat dan memajukan perekonomian negaranya untuk mensejahterakan rakyatnya.

2. Kerjasama Ketiga Negara dalam Naungan Organisasi LAFTA

Sebagai negara yang tergabung dalam kawasan Amerika Latin, Kolombia, Venezuela dan Bolivia juga mendaftarkan diri mereka sebagai anggota LAFTA. Latin American Free Trade Area (LAFTA) yang dibentuk pada tahun 1960an melalui perjanjian yang ditandatangani di Montevideo, antara Argentina, Brazil, Chili, Meksiko, Paraguay, Peru dan Uruguay. Pada tahun 1970, Bolivia, Kolombia, Venezuela dan Ekuador ikut bergabung dan baru pada tahun 1999, Kuba ikut bergabung.

Tujuan utama dibentuknya LAFTA adalah untuk membentuk pasar bersama di Amerika Latin dan menawarkan potongan tarif diantara negara-negara anggota, menghapus semua kewajiban dan hambatan perdagangan dalam 12 tahun kedepan. Membentuk zona perdagangan bebas sama halnya seperti UNI Eropa dan NAFTA yang menciptakan hubungan regional yang saling menguntungkan.

Namun berbeda dengan kawasan Free Trade Area lainnya, mempunyai batasan, yakni itu hanya berlaku pada barang buka jasa dan tidak mengarah pada koordinasi kebijakan dalam aspek politik. Permasalahan yang muncul dalam LAFTA terkait dengan perbedaan kondisi kekuatan perekonomian domestik yang bisa membedakan negara-negara yang di kawasan ini dalam tiga klasifikasi. Pertama, kelompok negara-negara yang lebih maju yaitu : Argentina, Brazil, dan Chili. Kedua, kelompok negara-negara yang agak maju; Kolombia, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Terakhir, kelompok-kelompok negara kurang maju; Bolivia, Ekuador, dan Paraguay. Oleh karena itu, perdagangan bebas dianggap sebagai cara untuk meningkatkan interaksi perekonomian yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sehingga mampu keluar dari kondisi negara miskin.

LAFTA bertanggung jawab mengenai regulasi perdagangan perdagangan luar negeri mencakup regulasi tentang ukuran teknis, regulasi kesehatan dan keamanan, ukuran proteksi lingkungan hidup, ukuran quality control, ukuran lisensi otomatis, ukuran control harga, dan ukuran monopoli. Kesepakatan juga meliputi promosi perdagangan, komplementasi ekonomi, perdagangan agrikultur.

3. Pemutusan Hubungan Diplomatik Venezuela dengan Kolombia

Selain kerjasama yang terjadi antara negara Kolombia, Venezuela dan Bolivia, ada juga konflik yang terjadi yang mewarnai hubungan Bilateral antara ketiganya. Diantaranya adalah kasus Pemutusan Hubungan Diplomatik Venezuela atas Kolombia.

Kolombia menduga bahwa Venezuela sedang menyembunyikan Teroris, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dan Tentara Pembebasan Nasional (ELN) serta menjadi tuan rumah beberapa kamp-kamp pelatihan teroris di dekat wilayah perbatasan yang membagi kedua wilayah negara tersebut. Selama sesi luar biasa yang diselenggarakan di markas OAS di Washington pada hari Kamis tersebut, atas permintaan dari pemerintah Uribe, duta besar Kolombia untuk OAS, Luis Alfonso Hoyos, mempertunjukan televisi dan video foto yang diduga diambil dari komputer yang disita selama Invasi ilegal di wilayah Ekuador, 1 Maret 2008, yang mengakibatkan kematian pemimpin FARC Raul Reyes dan 12 warga negara lainya. Hoyos juga menunjukan beberapa display komputer-yang berisi peta dan foto-foto yang diduga anggota FARC, yang mana menurutnya diambil di dalam wilayah Venezuela.

Selama dua jam lamanya presentasi menjenukan itu, Hoyos menyerukan intervensi internasional untuk memeriksa tempat persembunyian di Venezuela dan memberikan ultimatum selama 30- hari kepada Venezuela. “Kolombia meminta anggota komisi internasional, termasuk semua anggota OAS, pergi ke Venezuela dan memeriksa masing-masing tempat persembunyian dan koordinat para teroris untuk melihat kebenarannya,” kata Hoyos.

Ia pun menambahkan, kami memberikan waktu selama 30 hari kepada pemerintah Venezuela, meskipun ia pun tidak menentukan apa yang akan terjadi sesudahnya. Hoyos juga menuduh pemerintah Venezuela memfasilitasi perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, serangan terhadap angkatan bersenjata Kolombia dan bahkan lebih jauh lagi menuduh Pemerintahan Chavez menunjukkan kekuasannya, merepresi kebebasan berekspresi, menghina pemerintah negara lain, dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Pada saat yang sama, Hoyos mengatakan bahwa pemerintah-nya enggan untuk mendengarkan atau menanggapi setiap tuduhan, penghinaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela. Posisi Kolombia merupakan gaung dari Washington, yang menuduh Venezuela menyembunyikan dan memberikan perlindungan kepada anggota FARC selama tujuh tahun yang lalu. Namun, pemerintah AS juga telah gagal membuktikan klaim tersebut, dan sering membuat laporan kontradiktif yang menunjukan kurangnya bukti yang kuat.

Setelah presentasi Kolombia dihadapan OAS, Presiden Chavez mengumumkan secara tegas akan retaknya hubungan Kolombia dan Venezuela. “Dengan sangat bersedih hati saya mengumumkan bahwa kita akan memutuskan semua hubungan dengan Kolombia. Kita tidak punya pilihan lain demi mempertahankan martabat dan kedaulatan kita.” Chavez juga memerintahkan pasukannya untuk mengamankan seluruh daerah perbatasan. “Saya telah memerintahkan agar melakukan siaga penuh di perbatasan kita. Uribe adalah mafia danpembohong, dan mampu melakukan apa saja “, katanya, mengingat bagaimana Uribe memerintahkan invasi di wilayah Ekuador pada tahun 2008 dan kemudian berbohong kepada Presiden Rafael Correa tentang apa yang telah terjadi.

Venezuela menuding Kolombia gagal menyelesaikan konflik internalnya sendiri, termasuk perang sipil 60 tahun lama yang telah berdampak negatif terhadap negara tetangga dengan kekerasan, dan perdagangan narkoba yang menyebar di perbatasan. Lebih dari 4 juta orang Kolombia, melarikan diri dari kekerasan di negara mereka, dan akhirnya tinggal di Venezuela sampai saat ini. Pertunjukan Kolombia nampaknya menjadi upaya provokasi perang terhadap Venezuela. Tahun lalu Colombia membuka wilayahnya untuk tujuh pangkalan militer AS, yang didasarkan pada kesepakatan yang menyatakan bahwa Angkatan Udara AS sangat diperlukan dalam rangka melakukan spektrum operasi militer penuh di seluruh Amerika Selatan, memerangi ancaman anti-pemerintah Amerika pemerintah di wilayah tersebut.