IMPLIKASI NEGATIF DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh: Ahla Aulia (108083000043)

Sebagaimana telah kita ketahui, Demokrasi diambil dari bahasa Yunani yaitu, demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi arti dari Demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Dengan kata lain Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi yang berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memiliki arti tersendiri. Pemerintahan dari rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilu, pengakuan dan dukungan rakyat dalam suatu pemerintahan sangatlah penting. Karena, dengan legitimasi politik tersebut, suatu pemerintahan dapat menjalankan sistem birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat mengandung arti bahwa pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau birokrasi. Dan menjalankankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen.

Sedangkan pemerintahan untuk rakyat berarti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Namun pada konteksnya, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Para kapitalis inilah yang menduduki berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Kaum kapatalis pula yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Sudah jelas kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat.

Demokrasi yang dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal untuk diterapkan di Negara Indonesia, justru memiliki dampak negatif yang dapat membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia. Diantara dampak negatif tersebut adalah:

1. Kebebasan yang Tak Terbatas

Demokrasi telah memberikan pengertian dan asumsi bagi masyarakat akan makna kebebasan yang tak terbatas dalam segala aspek kehidupan. Diantara kebebasan tersebut diantaranya:

Pertama, akibat kebebasan beragama: muncul banyak aliran sesat di Indonesia. Sejak 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. (Waspada.co.id, 1/11/07). Para penganut aliran-aliran tersebut seolah dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah tanpa dikenai sanksi yang tegas.

Kedua, akibat kebebasan berpendapat: muncul ide-ide liberal seperti pendapat yang mengatakan bahwa syariah Islam, misalnya, jika diterapkan, akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan, menimbulkan disintegrasi, dll. Mereka yang berpendapat demikian, yang dengan jelas telah melecehkan Islam, juga dibiarkan tanpa pernah bisa diajukan ke pengadilan. Itulah yang terjadi, khususnya di Indonesia saat ini, sebagaimana yang disuarakan oleh kalangan liberal.

Ketiga, akibat kebebasan kepemilikan: banyak sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang, banyak dikuasai oleh individu, swasta atau pihak asing. Sejak tahun 60-an Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968). UU ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menguasai 49 persen saham di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN. Tahun 90-an Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 20/1994. Isinya antara lain ketentuan bahwa investor asing boleh menguasai modal di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN, hingga 95 persen. Kini, pada masa yang disebut dengan Orde Reformasi, privatisasi dan liberalisasi atas sektor-sektor milik publik semakin tak terkendali. Minyak dan gas, misalnya, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing.

Keempat, akibat kebebasan berperilaku: Tersebarluasnya pornografi dan pornoaksi. Laporan kantor berita Associated Press (AP) menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi. (Republika, 17/7/03). Sudah banyak bukti, pornografi-pornoaksi memicu perilaku seks bebas. Berdasarkan sebuah penelitian, sebagian remaja di 4 kota besar Indonesia pernah melakukan hubungan seks, bahkan hal itu mereka lakukan pertama kali di rumah. (Detik.com, 26/1/05)

2. Banyak Terjadi Demonstarsi dan Unjuk Rasa

Kebijakan Pemerintah yang mengundang kontroversi dengan masyarakat Indonesia, mengundang banyak aksi Unjuk Rasa dan Demonstrasi yang menyebabkan ketidakstabilan Negara. Kebebasan yang tak terbatas yang menjadi tolak ukur dari pemikiran masyarakat Indonesia, menyebabkan banyak masyarakat yang tak segan melakukan tindakan Demonstari dan Unjuk Rasa.

Pada pemerintahan Soeharto menjelang mangkatnya, banyak tekanan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berdemonstrasi dan melakukan aksi unjuk rasa. Meskipun hal tersebut ditujukan untuk pembaharuan Indonesia menuju arah yang lebih baik. Pada saat itu demonstrasi yang dilakukan mahasiwa terjadi di berbagai kota di Indonesia yang semakin marak pada bulan Maret 1998. Mereka semakin berani mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar melakukan reformasi tital. Pada saat itu, aksi demonstrasi tak luput dari bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan yang menyebabkan kekhawatiran dan tidak adanaya ketenangan masyarakat di berbagai tempat di Indonesia.

Tak jarang Demonstrasi tersebut, berujung dengan tindakan anarkisme. Tindakan anarkisme yang mereka lakukan, di dasari atas pemikiran mereka yang memanfaatkan makna dari Demokrasi. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah ada di tangan mereka, dan mereka berhak melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi jika keputusan pemerintah berbeda dengan keinginan mereka. Karena mereka merasa berhak atas pemerintahan Negara.

3. Banyak Terjadi Perseteruan Antara Golongan-golongan yang Memiliki Kepentingan.

Demokrasi telah mengakibatkan adanya persaingan antara golongan-golongan yang ingin berjaya. Seperti dalam perpolitikan di Indonesia, terutama menjelang PEMILU. Partai-partai banyak yang melakukan sistem politik kotor dalam upaya mengajak orang-orang untuk memilih dan mendukung mereka. Dalam hal ini, rakyat memegang peranan penting dalam kesuksesan mereka.

Demokrasi menjadikan bangsa bebas memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Hal ini dijadikan momentum penting, dan dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Tak jarang mereka berseteru dan saling menjelekkan hanya untuk kepentingan mereka, dan menanamkan image yang tidak bagus bagi masyarakat terhadap seteru mereka. Perseteruan mereka dapat berupa perang dingin maupun perang dengan saling membongkar keburukan masing-masing lawan.

4. Masyarakat Terlalu Ikut Campur Masalah Pemerintah

Sulit dipungkiri, makna Demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, terkadang disalah artikan oleh masyarakat Indonesia. Segala keputusan dan kebijakan pemerintah yang tidak mereka sukai, menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Tanpa mereka sadari mereka telah mnelampaui batas karena terlalu ikut campur dalam masalah pemerintahan.

Demokrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia merasa memiliki hak atas suatu pemerintahan. Mereka merasa memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam mengungkapkan aspirasi mereka. Dan tak jarang, dari kebebasan mereka tersebut, banyak menimbulkan suatu demonstrasi yang menuntut atas hak mereka.

Dengan adanya Demokrasi, bangsa Indonesia dengan seenaknya mengungkapkan aspirasi mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapinya. Mereka hanya mementingkan hak mereka, dan mereka hanya ingin keluhan dan keinginan mereka di realisasikan.

5. Kebijakan Pemerintah Sering Menimbulkan Kontroversi Dengan Masyarakat yang Kontra Karena Tidak Sesuai Dengan Keinginan Mereka

Kebijakan pemerintah di hasilkan dan ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan sebelum kebijakan tersebut dijalankan, maka masyarakat tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Mungkin kebijakan pemerintah tersebut, membuahkan hasil yang positif dalam roda pemerintahan Indonesia dan bagi rakyat Indonesia.

Dalam kebijakannya, pemerintah mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi bagi Negara Indonesia khususnya bagi Indonesia. Bangsa Indonesia seharusnya menyerahkan saja amanahnya kepada pemerintah, bukankah para wakil rakyat tersebut merupakan orang yang dipilih oleh mayoritas bangsa Indonesia? Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda birokrasi pemerintah, terlebih dahulu dilihat cara kerja dan manfaatnya bagi Indonesia.

6. Keterwakilan yang Menyebabkan Konflik

Pemerintah yang menjalankan tugasnya di daerah untuk mewakili pemerintah pusat, banyak memiliki kendala. Kurangnya peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah memiliki rasa ketidakpuasan bagi pemerintah pusat. Seperti ketidakpuasan daerah terhadap pembagian hasil daerah oleh pusat yang terjadi di berbagai daerah.

semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme-pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin). Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program Penembakan Misterius

Demokrasi telah memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan disintegrasi bangsa di berbagai daerah seperti di Aceh, Papua, dan Timur-timur yang memunculkan adanya konflik. Ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat yang mengatur alokasi anggaran pemerintah daerah yang tidak sebesar atau sebanding dengan sumbangan daerah tersebut oleh pusat. Daerah merasa pusat telah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam mereka tanpa memperhatikan rakyatnya, karenanya mereka menuntut melepaskan diri dari RI dengan adanya konflik.

Konflik-konflik tersebut, seringkali menyebabkan banyak yang menjadi korban dan banyak korban yang meninggal. Terkadang konflik tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah yang menjadikan hilangnya kekuasaan pemerintah terhadap daerah yang terlibat konflik.

7. Mudah Dipengaruhi oleh Westernisasi yang Masuk ke Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari barat. Oleh karena itu, banyak ulama Islam yang menentang diterapkannya sistem Demokrasi di Indonesia. Mereka berargumen bahwa Demokrasi dapat dengan mudah menyerap budaya barat yang masuk ke Indonesia. Karena Bangsa Indonesia merasa bahwa mereka bebas melakukan apapun karena pamerintahan yang demokratis. Mereka lebih suka meniru dan melakukan hal yang bersifat kebaratan.

8. Kerusuhan Menjelang PEMILU

Tak dapat dipungkiri, PEMILU adalah pesta terbesar bagi rakyat Indonesia. Karena dengan Demokrasi, bangsa Indonesia dapat mengeluarkan aspirasi mereka dengan memilih wakil rakyatnya secara langsung. Namun, dibalik semua itu, kerusuhan menjelang datangnya PEMILU tak dapat dihindari.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan karena alasan saingan dalam perebutan kekuasaan, maka kerusuhan menjelang datangnya pemilu selalu terjadi. Tindakan mereka itu disebabkan karena adanya profokasi dari pihak yang mempunyai tujuan tersebut. Bangsa Indonesia hanya di jadikan alat oleh pihak tertentu untuk mencapai keinginan dan terciptanya kejayaan bagi mereka.

9. Masyarakat Lebih Menuntut Hak dan Tidak Diimbangi dengan Kewajiban

Masyarakat lebih menuntut terhadap kebebasan mereka yang lebih mengutamakan hak mereka. Dan terkadang mereka melupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Seperti masalah pornografi yang didukung oleh sebagian masyarakat, dengan dalih kebebasan berekspresi dan merupakan Hak Asasi Manusia. Tanpa mereka sadari bahwa mereka telah melanggar kewajiban mereka sebagai hamba dan makhluk Allah.

Kebebasan dalam Demokrasi adalah hal sangat dijunjung oleh mayoritas bangsa Indonesia, sehingga mereka hanya mementingkan diri mereka pribadi. Kebebasan terkadang disalah artikan oleh mereka, sehingga mereka dengan seenaknya melakukan apapun semau mereka. Banyaknya aliran atau organisasi agama seperti Ahmadiyah, yang menurut mereka merupakan hak untuk berserikat dan merupakan Hak asasi Manusia, namun mereka telah melanggar kewajiban mereka karena apa yang mereka lakukan dapat mengancam kepercayaan orang lain yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahannam.

10. Setiap Orang Merasa Bisa Memimpin

Dengan Demokrasi, setiap orang merasa bisa memimpin, terlebih jika mereka telah memiliki pendukung dan disokong oleh suatu organisasi, maka dia akan mengajukan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini menunjukan bahwa Demokrasi memberikan kebebasan bagi orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin.

Selain itu, seorang wanita sudah berani mengajukan dirinya sebagai pemimpin suatu Negara. Namun sesungguhnya, laki-lakilah yang lebih pantas memimpin daripada seorang wanita. Sebagaimana allah berfirman dalam al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 34 yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء

Artinya : Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan

Namun pada hakikatnya, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan dia harus menjalankan kepemimpinan terhadap dirinya secara adil. Dia tidak boleh menzalimi dirinya sendiri.

11. Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pemerintah yang Kekuasaannya Berasal dari rakyat

Seorang pemerintah yang dipilih oleh rakyat, diberi amanah oleh masyarakat untuk mengembannya. Tapi kadangkala pemerintah justru mengambil kesempatan ini untuk menyalahgunakan amanah tersebut. Padahal amanah adalah tanggungaan yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti.

Dengan demokrasi, para wakil rakyat memberikan janji-janji yang bermacam-macam untuk menarik simpati masyarakat terhadap dirinya.Dan terkadang, jika masyarakat telah percaya dan menyerahkan amanah kepemimpinan kepadanya, mereka melupakan janji-janji itu, dan mereka bahkan berjaya atas dirinya sendiri.

12. Menjauhkan Kaum Muslim Dari aturan-aturan Islam

Implikasi negatif logis dari demokrasi adalah jauhnya kaum Muslim dari aturan-aturan Islam, terutama dalam masalah publik (kemasyarakatan). Hal ini disebabkan karena demokrasi telah menetapkan garis tegas, bahwa agama tidak boleh terlibat untuk mengatur masalah publik. Jadi, kaum Muslim sekarang hanya terikat dengan aturan Allah (itu pun kalau umat islam menginginkannya) dalam masalah-masalah individu, ritual dan moral; sementara dalam masalah publik mereka terikat dengan sistem asas manfaat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka sebagai manusia.

Atas nama untuk kepentingan rakyat, sejak tahun 60-an Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968). UU ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menguasai 49 persen saham di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN. Tahun 90-an Pemerintah mengeluarkan PP No. 20/1994. Isinya antara lain ketentuan bahwa investor asing boleh menguasai modal di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN, hingga 95 persen. Kini, pada masa yang disebut dengan ‘Orde Reformasi’, privatisasi dan liberalisasi atas sektor-sektor milik publik semakin tak terkendali. Minyak dan gas, misalnya, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing. Kondisi ini jauh dari harapan Islam yang menjadikan kepemilikan umum harus dikelola oleh Negara untuk kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Demokrasi bisa membuat kaum Muslim menjadi kufur terhadap hukum-hukum Allah. Berdasarkan ide demokrasi ini juga akan muncul pandangan bahwa semua agama adalah sama sehingga manusia tidak boleh dibeda-bedakan atas dasar agamanya. Hal ini diperkuat oleh argumentasi tentang kebebasan beragama di Indonesia. Akibat pandangan seperti ini, tidak sedikit kaum Muslim yang murtad (keluar) dari agama Islam, atau seorang wanita Muslimah yang tidak merasa berdosa ketika menikah dengan laki-laki kafir dengan alasan persamaan agama dan kebebasan warga negara.

Inilah beberapa implikasi (dampak) negatif dari sistem pemerintahan yang Demokratis menurut saya. Demokrasi yang diharapkan membawa kebahagiaan untuk rakyat, justru membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia. Meski ada sisi baik dari demokrasi, namun dibalik semua ada hal yang menjadi momentum yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kapentingan pribadi untuk kejayaannya.